Lombok Post
Headline Metropolis

Jangan Ngutang Bos!

martawang
Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang

MATARAMA�– Pemerintah Kota Mataram kelimpungan stelah tiga kali dana transfer pusat mengalami pemangkasan. Dari, DAK 10 Persen, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Total dana berkurang berkisar Rp 123, 2 miliar rupiah dari Rp 820 dana yang seharusnya ditransfer pusat. a�?Kalau bisa jangan ngutang,a�? kata Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Sahri.

Ia menilai, langkah itu kurang tepat di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil. Jika pemerintah pusat bisa berhemat, tentu pemerintah daerah bisa mengikuti langkah itu. Pemda bisa kembali melihat skala prioritas proyek dan program yang akan dikerjakan pemerintah di APBD Perubahan tahun ini.

a�?Saya rasa itu salah satu solusi dan sah-sah saja (ngutang), tapi kalau hanya untuk melindungi program yang kurang produktif seperti acara seremoni dan jalan-jalan, buat apa?a�? sindirnya.

Pemerintah pusat dan daerah harus berani mengencangkan ikat pinggang, sembari terus memantau pergerakan ekonomi nasional menjelang tahun 2017. Memang lanjut Sahri, langkah ini tidak populis dan rentan menimbulkan preseden buruk dari rakyat. Tapi itu bisa dinetralisir dengan sosialisasi terkait kondisi ekonomi nasional bahkan global saat ini.

a�?Kesannya memang, pemerintah seperti jarang kerja. Tapi kalau harus ngutang di tengah kondisi ekonomi saat ini, saya fikir belum terlalu penting lah,a�? tegasnya.

Kalaupun harus berhutang itu harus ada kaitannya dengan liquidasi keuangan daerah. Terutama pembayaran proyek.

Di samping itu, program yang dibiayai haruslah benar-benar memiliki peran mulitipalyer effect. Sebab, perlu diingat lanjut dia, pinjaman di Bank harus disertai dengan bunga Bank yang tidak sedikit.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, rencana pemkot untuk berhutang hanya sebagai alternatif akhir. Ketika kondisi sudah sangat mendesak.

Saat ini, pemkot akan berupaya menggenjot potensi yang ada, salah satunya dengan memaksimalkan pendapatan melalui sektor pajak yang dikelola Dinas Pendapatan (Dispenda).

a�?Kita coba genjot potensi yang kita miliki, salah satunya melalui itu (pajak yang dikelola Dispenda),a�? kata Martawang.

Tiga kali pemotongan dan penundaan dana tranfer pusat, diakui Martawang telah membuat rencana pembangunan menjadi amburadul. Target pembangunan dalam lima tahun yang telah disusun melalui RPJMD juga harus ditinjau ulang dan disesuaikan.

a�?Mau tidak mau, ini mempengaruhi rencana pembangunan yang telah dirancang melalui RPJMD. Karena, potongan itu sudah masuk dalam referensi prencanaan pembangunan kita untuk beberapa tahun mendatang,a�? kata Martawang.

Namun, saat ini pemkot tengah berupaya melakukan rasionalisasi anggaran dan program yang rencananya harus dikerjakan tahun ini dan bisa ditunda tahun depan. Sembari menunggu perkembangan ekonomi nasional membaik.

a�?Yang terakhir kan hanya ditunda, bukan dipotong. Meski rasanya seperti dipotong juga,a�? imbuhnya.

Terkait pajak yang dikelola daerah, Kepala Dispenda Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi, menuturkan saat ini dirinya tengah berupaya sekuat tenaga memenuhi target yang diberikan pemerintah.

a�?Target kami sekitar Rp 71 miliar hingga akhir tahun,a�? kata Syakirin.

Namun karena adanya pemotongan dan penundaan dana transfer dari pusat, membuat dirinya berencana lebih progresif lagi. Caranya dengan mengumpulkan pundi-pundi pajak. Untuk mengimbangi kebutuhan fiskal daerah, menjalankan berbagai program kerja pemerintah.

Ia mengungkapkan, khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan, hingga akhir Agustus ia menargetkan bisa mengumpukan Rp 19 miliar. Namun, menjelang lima hari hingga jatuh tempo, Dispenda baru mengumpulkan Rp 15 miliar.

a�?Masih sekitar Rp 4 miliar (mengendap di wajib pajak), makanya kami berupaya sosialisasi, berkirim surat, hingga meminta lurah-lurah menyampaikan segera bayar pajak. Kita sampai siapkan mobil keliling untuk jemput (bayar pajak),a�? ulasnya.

IaA� mengingatkan, jika sampai para wajib pajak lalai hingga lewat jatuh tempo, maka akan dikenai denda administratif sebesar 2 persen dalam setiap bulannya. Itu berlaku sejak lewat jatuh tempo.

a�?Jadi kalau lewat tanggal jatuh tempo, misalnya tanggal 30, maka langsung kena denda administratif dua persen,a�? tegasnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Gede Wiska mengatakan, dampak pemotongan dan penundaan dana transfer daerah telah mengakibatkan semua program aspirasi dewan di SKPD gagal dieksekusi di APBD Perubahan.

a�?Ada sekitar Rp 200 jutaan total aspirasi dewan, ya jadinya stagnan (tidak bisa lakukan apa-apa) sampai akhir tahun,a�? kata Wiska.

Wiska juga mengaku baru tahu dari wali kota tentang adanya penundaan pembayaran DAU sebesar Rp 88 miliar yang dipastikan akan berdampak pada akselerasi pembangunan di Kota Mataram. Karena itu, ia meminta pada pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap program yang sebelumnya sudah direncanakan.

a�?Saya dengar Pak Wali juga katanya mau pinjam (uang) dari bank NTB, tapi tentu harus dari persetujuan dewan,a�? tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost