Lombok Post
Metropolis

Mataram Masih Miskin

Miskin (1)
DIBAWAH SPANDUK AMAN: Salah seorang warga tampak tertidur pulas di teras Puskesmas Cakranegara, kemarin. (24/8)

MATARAMA�– Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kemarin datang menyambangi Bappeda Kota Mataram. Kedatangan Bappenas ini untuk menyerap data dan pendalaman masalah kemiskinan.

Hasilnya, tinjauan nanti akan dijadikan rujukan Bappenas mengambil kebijakan penanggulangan kemiskinan secara nasional.

a�?Kami ingin tahu mulai dari taget pengentasan kemiskinan dan apa saja kendala di daerah menanggulangi masalah kemiskinan. Itu perlu kita angkat dan bawa ke pusat agar kami bisa share ke kementerian terkait. Misalnya kementerian kesehatan, pendidikan dan yang lainnya,a�? kata Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rudy Prawiradinata kepada Lombok Post.

Dalam kunjungan Bappenas tersebut, sejumlah SKPD menyampaikan aspirasinya. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disosnakertrans, PU hingga yang lainnya.

Beberapa masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Mataram yakni rumah tidak layak huni, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin hingga amburadulnya pembagian kartu bantuan pemerintah.

a�?Saat ini banyak kartu bantuan pemerintah yang salah sasaran. Ini yang cukup membuat banyak masalah di Mataram,a�? keluh Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang kepada pihak Bappenas.

Mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Kelurga Sejahtera (KKS). Semua itu dikatakan Martawang dalam pendistribusiannya banyak tidak tepat sasaran oleh pusat.

Misalnya seperti sejumlah KIS yang tertera nama warga yang sudah meninggal. Ada juga warga yang mapan dan sejahtera namun menerima KKS.

a�?Padahal kalau kami di Kota Mataram dulu sudah menerapkan program kartu terpadu. Baik KIS, KIP, maupun KKS itu jadi satu. Tapi kini kembali jadi banyak kartu karena kebijakan pusat,a�? ungkapnya.

Menanggapi hal ini, pihak Bappenas mengungkapkan saat ini pusat juga tengah berupaya meniru cara Kota Mataram. a�?Kami juga sudah mengarah ke sana untuk penggunaan satu kartu. Tapi kita harus sesuaikan dengan banyak program,a�? jelasnya.

Saat ini, pihak Bappenas sudah menjelaskan masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi menjadi indikator penyebab kemiskinan.

Secara nasional, persentase kemiskinan mengalami penurunan dari 11,9 persen menjadi 11, 8 persen. a�?Namun harapan kita bisa lebih ditekan lagi. Ini sudah kami dorong dengan dana desa. Tapi ternyata itu masih belum maksimal juga. Karena di desa ternyata lebih fokus ke infrastruktur,a�? kata dia.

Terpisah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Lalu Putradi mengungkapkan angka kemiskinan di Kota Mataram setiap tahun selalu mengalami penurunan. Data terakhir di tahun 2014 persentase kemiskinan di Kota Mataram masih berada di angka 10,53 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 10,73 persen.

a�?Kalau tahun 2015 ini masih belum keluar datanya,a�? terang Putradi.

Meski data menunjukkan persentase kemiskinan di Kota Mataram terus menurun. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Beberapa indikator kemiskinan di Kota Mataram setiap tahun bertambah. Misalnya saja seperti keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dari data BPM, jumlah rumah kumuh di Kota Mataram kini sudah mencapai seribu lebih. “Itu tersebar di seluruh Kelurahan. Setiap tahun ya selalu bertambah. Tahun ini saja ada seribu lebih,” kata Kabid Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, Fauzi Makmun.

Sedangkan di bidang kesehatan, Kabid Promkes Dinas Kesehatan Kota Mataram, I Dewa Made Mudita mengungkapkan masih banyak warga yang mendapatkan kesulitan pelayanan kesehatan.

a�?Warga miskin ini biasanya kan buat kartu BPJS Kesehatan kalau sudah sakit. Sementara kepesertaan bisa aktif 14 hari setelah dibuat. Ini yang biasanya jadi permasalahan,a�? ungkapnya. (ton/r5)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost