Sumbawa

Hasil Pilkades Lito Disoal

SUMBAW – Warga Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolres Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Kantor Bupati Sumbawa, kemarin. Ratusan massa ini meminta agar Bupati Sumbawa tidak melantik kepala desa (Kades) terpilih di desa tersebut, Maswarang. Sebab, diduga ada kecurangan dalam pelaksanaan pilkades di desa tersebut.

Sebelumnya, massa melakukan konvoi di sepanjang jalan protokol dalam Kota Sumbawa. Aksi ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. Awalnya, massa mendatangi Mapolres Sumbawa. Kemudian dilanjutkan ke kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa. Terakhir, massa mendatangi Kantor Bupati Sumbawa.

Koordinator aksi Sukiman dalam orasinya menyampaikan bahwa panitia pelaksana pilkades diduga memanipulasi daftar pemilih tetap (DPT). Dengan cara memasukan pemilih yang masih di bawah umur dan pindah domisili.

Panitia pelaksana juga diduga mengabaikan ketentuan peraturan Bupati Sumbawa nomor 12 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1. Yang diperkuat edaran Kepala BPM PD nomor 140/566/BPM-PD/2016. Dimana dalam edaran itu menegaskan bahwa tidak boleh ada pemilih yang memberikan hak pilihnya yang menggunakan KTP maupun dokumen kependudukan lainnya selama pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT.

”Namun fakta yang terjadi adalah sebanyak 34 pemilih memberikan hak pilihnya adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KK dan KTP untuk memberikan hak pilihnya. Juga terjadi dugaan praktek money politik dalam pilkades di Desa Lito,” ungkap Sukiman.

Selain itu, diduga terjadi praktek money politik. Dimana salah satu calon kades memberikan uang kepada sejumlah masyarakat untuk memilihnya dalam pilkades. Besaran uang yang diberikan antara Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu perorang. Karena itu, diminta kepada Pemda Sumbawa untuk dapat menyikapi laporan yang sudah dilayangkan oleh warga Lito sebelumnya.

Massa kemudian ditemui oleh kepala BPM-PD Sumbawa, Tarunawa. Di hadapan massa, Tarunawan mengatakan bahwa pemerintah juga menginginkan hal yang sama dengan masyarakat. Yakni menyuarakan demokrasi yang baik. Dalam hal ini pilkades yang jujur, adil, lancar dan transparan. Namun dalam menyelesaikan sengketa pilkades, pihaknya tidak memiliki wewenang.

Dijelaskan, pihaknya hanya mengeluarkan aturan dan menyosialisasikan aturan tersebut. Saat ini juga sudah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2016. Di tingkat kabupaten sudah dikeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Kemudian Perbup Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dimana perda dan perbup tersebut menjadi acuan dari pemerintah daerah, terkait pilkades yang jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan pilkades, jika ditemukan pelanggaran, maka kewajiban panwas untuk memeriksaA� kebenarannya. Diselesaikan di tingkat bawah terlebih dahulu. Ketika tidak bisa, maka wajib panwas merekomendasikan penyelesaian secara hukum.

”Dan kami akan mendampingi seluruh proses untuk kebenaran menegakkan demokrasi yang baik,” terang Tarunawan.

Massa yang mendengar pernyataan tersebut meminta untuk difasilitasi melakukan diskusi. Sejumlah perwakilan massa kemudian diarahkan bertemu Asisten I bagian Pemerintahan Setda Sumbawa. Dalam pertemuan, massa kembali menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Terkait hal itu, Asisten I Bagian Pemerintahan HM Ikhsan mengatakan guna penyelesaian terhadap sengketa pilkades di Kabupaten Sumbawa, sudah dikeluarkan tiga poin instruksi bupati. Pertama mengambil langkah strategis dan bersinergi dalam memfasilitasi dan menindaklanjuti penyelesaian sengketa penyelenggaran pilkades secara berjenjang. Termasuk sengketa yang terjadi pada penyelenggaraan pilkades serentak pada 20 desa di Kabupaten Sumbawa 13 Agustus 2016. Berdasarkan mekanisme dan prosedur, penyelesaian sengketa penyelenggaan pilkades sesuai dengan peraturan perundang-undngan.

Kedua menegaskan kembali kepada pihak yang bersengketa untuk mengikuti dan menaati mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa penyelenggaraan pilkades sesuai dengan peraturan perundang-undangan.A� Berkoordinasi dengan instansi terkait yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal penyelesaian sengketa penyelenggaraan pilkades. Tentunya dengan rekomendasi oleh panwas pilkades setempat untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum.

”Tugas BPMPD, kabag hukum, termasuk asisten memfasilitasi sengketa tersebut,” katanya.

Disarankan kepada massa untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Massa harus menyerahkan bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut agar pihak pengadilan bisa mengeluarkan surat pembatalan pelantikan Kades Lito terpilih. Nantinya surat ini yang akan menjadi dasar Pemda Sumbawa untuk membatalkan pelantikan yang bersangkutan. (run/r 4)

Related posts

Dewan Pendidikan Diminta Dukung Pemenuhan SPM

Redaksi Lombok post

Polisi Ringkus Bandar Narkoba

Redaksi Lombok post

Siapa Sebenarnya Pasangan Husni Djibril?

Iklan Lombok Post