Lombok Post
Metropolis

Pembangunan Mataram Hanya Dinikmati Investor

Ketua DPRD Kota Mataram
Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi

MATARAMA�– Usia Kota Mataram hari ini menginjak 23 tahun. Sejauh ini progres pembangunan di Kota Mataram cukup pesat. Namun, pembangunan ini ternyata tidak sejalan dengan pengentasan kemiskinan.

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi menilai, kondisi ini terjadi akibat pembangun yang tidak merata.

“Secara umum kita berhasil. Namun masih banyak catatan-catatan. Mulai dari bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan,” kata Didi kepada Lombok Post.

Menurutnya, banyak kejanggalan yang terjadi. Misalnya di bidang ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang pesat hanya menyentuh pelaku investor kelas kakap. Mereka yang berinvestasi di Kota Mataram mulai merasa nyaman. Sedangkan masyarakat lokal mulai tersisihkan.

“Pertumbuhan investasi di Kota Mataram harusnya dinikmati juga oleh warga Mataram. Agar kita semua merasakan dampaknya. Ini yang harus jadi perhatian,” katanya.

Ia merasa sudah sepatutnya semua warga Mataram merasakan dampak positif investasi. Agar mereka merasa sama-sama memiliki Kota Mataram. Karena kehadiran investasi tujuan awalnya untuk memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurutnya, Kota Mataram memang terus tumbuh. Namun jika digali lebih dalam lagi, masih banyak persoalan yang begitu kompleks terjadi. Misalnya sistem pendidikan yang kualitasnya saat ini tidak merata, antara sekolah satu dengan yang lainnya. Baik negeri maupun swasta.

Pertumbuhan ekonomi juga tak dirasakan semua masyarakat. Khususnya yang bergelut dalam lingkaran ekonomi kecil. Sedangkan di bidang kesehatan Didi menilai saat ini lebih banyak didominasi oleh upaya kuratif atau pengobatan.

“Saya pikir bidang kesehatan saat ini lebih pada upaya penanganan atau mengobati orang. Namun ke depan kita berharap bagaimana pembangunan kesehatan lebih kepada menjaga kualitas kesehatan masyarakat dan mencegah agar mereka terhindar penyakit,” tegasnya.

Beberapa persoalan lain yang dihadapi Kota Mataram di usia ke-23 yakni banyaknya warga yang kini masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dari data BPM Kota Mataram, sekitar 1000 lebih warga masih tinggal di rumah kumuh. Sedangkan dari data terakhir BPS Kota Mataram, pesentase kemisikinan masih berada pada angka 10,53 persen. Hanya menurun 0,22 persen dari tahun sebelumnya 10,75 persen.

Pengurangan kemiskin tidak mencapai satu persen dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan dirasakan sangat tidak relevan. Ini akibat pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram sebagian besar hanya dinikmati investor.

“Tugas pemerintah ke depan adalah menekan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan SDM masyarakat,” jelas Didi mengingatkan.

Terpisah, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H Ahsanul Khalik menjelaskan beberapa kriteria misikin menurut standar BPS. Diantaranya yakni tempat tinggal yang kumuh.

“Mereka tidak memiliki fasilitas buang air besar. Penghasilan kepala rumah tangga di bawah Rp 600.000 per bulan serta beberapa kriteria lainnya,” kata dia.

Saat ini, keluarga yang berada dalam kondisi ini di Kota Mataram hampir tak terhitung jumlahnya. (ton/r5)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost