Lombok Post
Selong

Mesir : KLS Masuk Empat Besar

Pekerjaan rumah: Potret pendidikan di Gili Re dan Gili Beleq di Lombok Timur yang masih sangat tertinggal, merupakan pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan jika nantinya Kabupaten Lombok Selatan terbentuk.

SELONGA�– Mimpi masyarakat selatan Lotim untuk mendirikan sebuah Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Lombok Selatan (KLS) semakin terang. Hal tersebut dipastikan setelah kunjungan sejumlah perwakilan masyarakat ke DPD RI dilakukan. “Kita termasuk salah satu yang tersiap,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lotim Syafruddin, kemarin (31/8).

HL Mesir Suryadi yang ikut dalam kunjungan itu menjelaskan pertemuan itu menghadirkan semua calon DOB. Data menunjukkan, Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dikatakan salah satu yang tersiap. Jumlah awal DOB tercatat 65, KLS masuk di dalamnya. Kemudian ada penambahan 22 lagi. Dari jumlah tersebut, KLS secara mengejutkan ada di level teratas. “Kita empat besar tersiap untuk jadi DOB,” ujarnya bangga.

Dengan demikian, kini tinggal satu tahapan akhir dan final, sebelum delapan kecamatan tersebut akhirnya resmi memisahkan diri. Dalam waktu dekat, pertemuan lanjutan dengan pemerintah Lotim untuk mempersiapkan segala keperluan dilakukan. a�?Mari semua pihak kita bergandengan tangan untuk itu,a�? pintanya.

Politisi PBB HM Zuhri mengatakan yang harus dilakukan saat ini adalah bersatu padu mendukung hal tersebut. Jika KLS jadi terbentuk, dia meyakini percepatan pembangunan bisa terlaksana. Konsepnya mendekatkan pelayanan pada masyarakat. “Tentu ini untuk masyarakat,” ujarnya.

Perihal potensi yang dimiliki, ia meyakini KLS tak kalah dengan kabupaten lain. Dari sektor pertanian, perkebunan, kelautan, hingga pariwisata ada. “Pasti ada juga sokongan pusat,” ujarnya berkeyakinan.

Dia meminta riak-riak kecil yang muncul jangan sampai menjadi penghambat. Mulai dari masalah lima atau delapan kecamatan, hingga persoalan nama. Untuk jumlah kecamatan yang masuk dikatakan sudah fix delapan. Itu diperkuat dukungan dewan dan kajian ilmiah yang sudah ada dan menyatakan kelaikan dari berbagai aspek. Sedang perihal nama, bukanlah sesuatu yang menjadi pokok masalah. DPD menegaskan hal itu, jika memang nama hendak diganti, bisa saja dan sangat dimungkinkan. “Yang penting segera mekar, masyarakat sejahtera,” pungkasnya. (yuk/r2)

Berita Lainnya

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Cegah Kematian Ibu Hamil dan Bayi

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Banyak Formasi CPNS Tak Terisi

Redaksi LombokPost

Tua, Tapi Semangat Tetap Muda

Redaksi LombokPost

Empat Langkah Menangkal Hoax

Redaksi LombokPost

Sekda Lotim Lantik 81 PNS

Redaksi LombokPost

Ribuan Pelamar CPNS Berguguran

Redaksi LombokPost