Lombok Post
Headline Metropolis

Saham NTB Lenyap

PARIPURNA1-SIR
INTERUPSI: Wakil Ketua Fraksi PDIP Ruslan Turmuzi (kacamata) dan Ketua Komisi II Lalu Jazuli Azhar melakukan interupsi pada rapat paripurna DPRD NTB tentang persetujuan penjualan saham enam persen, Rabu (31/8).

MATARAMA�– Kepemilikan saham Pemprov NTB di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akhirnya tamat. Hal ini dipastikan setelah DPRD NTB menyetujui penjualan saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar enam persen di PT NNT kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Persetujuan dewan ini disahkan melalui rapat paripurna, Rabu siang (31/8).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB Mory Hanafi ini diwarnai interupsi beberapa anggota dewan. Seperti, Ketua Komisi II DPRD NTB Bidang Ekonomi, Lalu Jazuli Azhar. Ia protes karena merasa saat rapat tidak pernah diminta untuk menyetujui penjualan saham tersebut. a�?Kita juga perlu mengetahui siapa pihak yang membeli ini,a�? katanya.

Anggota Fraksi PAN DPRD NTB Burhanudin Jafar Salam juga mempertanyakan bagaimana nasib karyawan dengan pergantian manajemen setelah pembelian saham. a�?Bagaimana nasib buruh yang bekerja di sana,a�? ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Ruslan Turmuzi meralat pernyataan pimpinan sidang yang menyatakan hanya sembilan fraksi setuju. Dengan diparipurnakannya penjualan saham enam persen, maka fraksi PDIP otomatis menyetujui penjualan saham tersebut. Sebelumnya, mereka tidak menyetujui penjualan saham karena hanya melalui persetujuan pimpinan DPRD NTB.

Dengan demikian, 10 fraksi di DPRD NTB bulat menyetujui usulan penjualan saham tersebut, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Bintang Reformasi. Paripurna ini sekaligus menjawab surat Gubernur NTB Nomor 570/576 tanggal 15 Mei 2016 tentang permohonan persetujuan. Dimana Pemprov memandang penjualan saham ini akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada para pemegang saham di PT MDB. Khususnya Pemprov NTB, Pemda Sumbawa dan Pemda Sumbawa Barat.

Wakil Ketua DPRD NTB Mory Hanafi menjelaskan, salah satu alasan dewan menyetujui penjualan saham tersebut adalah, karena kepemilikan saham enam persen di PT NNT dinilai tidak memberikan keuntungan secara signifikan. Bahkan, memiliki potensi terdilusi.

Dengan penjualan saham tersebut, dewan berharap Pemprov NTB dapat memanfaatkannya untuk investasi di bidang lain. Selain itu, karena lokasi PT NNT ada di NTB, maka dewan meminta agar ada kompensasi atas penjualan saham tersebut. Seperti penunjukan PT DMB sebagai salah satu kontraktor pengadaan dalam operasional PT NNT.

Dewan juga meminta agar menempatkan satu orang anggota komisaris pada PT NNT sebagai perwakilan Pemprov NTB. Syarat lainnya, harus ada pemeriksaan dan penghitungan kembali atas kewajiban PT Multi Kapital sesuai perjanjian kerjasama. Serta tetap melakukan penagihan kepada PT Multi Kapital terhadap piutang yang belum diselesaikan.

Hal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk tim independen yang disepakati kedua belah pihak.

Sementara itu, Direktur PT DMB Andy Hadianto menjelaskan, persetujuan ini merupakan salah satu syarat penjualan 24 persen saham PT NNT milik PT MDB ke Arifin Panigoro. Saat ini transaksi penjualan saham tersebut masih dalam proses. Beberapa syarat sedang berusaha dipenuhi seperti perizinan dari Departeman Hukum dan HAM, BKPM, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sudah ada persetujuan dan terakhir Pemprov NTB. a�?Ini akan kita sampaikan nanti ke manajemen MDB,a�? katanya.

Andy menyebutkan, nilai saham enam persen ini adalah Rp 4,2 triliun. Dahulu saham tersebut dibeli dengan harga Rp 8,6 triliun. a�?Ini jual rugi pak,a�? katanya.

Meski merugi, tapi daerah akan mendapat kompensasi dengan menjadikan PT DMB sebagai salah satu mitra kerja PT NNT dengan nilai pekerjaan Rp 300 miliar hingga Rp 1 triliun per tahun, dan menempatkan satu orang komisaris independen. Dengan demikian Pemprov NTB dan PT NNT akan tetap menjadi mitra.

a�?Tidak bubar, kita kan mendapat pekerjaan nilainya sampai satu triliun setiap tahun. Kan luar biasa itu,a�? ungkapnya.

Andy menjelaskan, persetujuan ini dibutuhkan karena penjualan merupakan jual beli bersyarat. Transaksi bisa dipenuhi jika persyaratannya dipenuhi. Salah satunya adalah persetujuan pemerintah. a�?Kita ingin dengan penjualan ini semua persoalan selesai, sehingga buku kita bersih betul,a�? ujarnya.

Sementara itu, piutang deviden PT NNT yang belum disetor ke kas daerah akan tetap ditagih. Jika segera dibayar, maka pihaknya tidak perlu lagi menggunakan jasa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi ia yakin per November masalah deviden tersebut akan selesai. Nilainya sekitar 17 juta dolar AS. (ili/r5)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post