Lombok Post
Giri Menang Headline

Sindikatnya Menggurita di Lobar

Kadinsosnakertrans Lobar H M Syukran

MATARAM a��A� Nasib Mahir Bin Munarip kini belum diketahui pasti. Sejak berangkat ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2012 silam, pihak keluarga tak lagi menerima kabar dari pria berusia 38 tahun itu.

Desas desus yang beredar, pria asal Dusun Bermi, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan itu meninggal saat melaksanakan ibadah haji tahun 2015. Namun, kepastian kabar tersebut belum juga diperolah baik dari pemerintah maupun PT Citra Putra Indarab yang memberangkatkannya.

a�?Keluarga berharap ada kepastian keberadaan Mahir, masih hidup atau tidak, karena dia juga meninggalkan seorang istri dan dua anak,a�? kata Amaliyah, kerabat Mahir.

Sayangnya, melacak keberadaan Mahir bukanlah perkara mudah. Bertahun-tahun, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Lombok Barat mengaku sudah berupaya mencari kepastian nasib korban.

Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Pasalnya, Mahir sendiri disebut berangkat ke timur tengah tanpa mengikuti prosedur alias ilegal. Ia tergiur oleh hasutan sang tekong bernama Seni yang menjanjikan pekerjaan sebagai cleaning service pada seorang majikan di Arab Saudi.

a�?Padahal, pengiriman TKI informal ke timur tengah sudah tidak diperbolehkan lagi sejak tahun 2011. Jadi jelas keberangkatannya ilegal,a�? kata Kadinsosnakertrans Lobar H M Syukran, kemarin (31/8).

Pihaknya mengaku sudah berusaha mengusut keberadaan PT Citra Putra Indarab sebagai perusahaan penyalur. Namun, perusahaan itu rupanya bermarkas di Jakarta dan tidak diketahui pasti penanggungjawabnya.

Mahir dipastikan bukanlah satu-satunya korban dari pengiriman TKI secara illegal ke timur tengah. Syukron tak menampik, masih banyak warga Lobar lainnya yang menjadi korban hasutan para tekong dan perusahaan penyalur TKI secara non prosedural.

a�?Kabarnya, mereka (tekong) ini door to door ke rumah warga,a�? bebernya.

Identitas para tekong sendiri, menurutnya, sulit diusut karena sebagian besar berasal dari luar daerah. Mereka disinyalir marak mencari a�?mangsaa�? di daerah Bermik, Kuripan.

Menurutnya, masyarakat memang mudah tergiur untuk bekerja ke timur tengah dengan harapan bisa sekalian menunaikan ibadah haji. Ditambah lagi, para tekong menjanjikan kemudahan dalam pengurusan dokumen mereka.

Padahal, pengiriman TKI ke Timur Tengah masih diwarnai masalah. Ujung-ujungnya, para TKI ilegal tersebut sangat rawan menjadi korban human trafficking alias perdagangan manusia. Begitu sampai di negara penempatan, mereka justru dieksploitasi sedemikian rupa.

a�?Arahnya memang ke kasus human trafficking,a�? katanya.

Sayangnya, diakui pula oleh Dinsosnakertrans bahwa belum ada upaya massif untuk mencegah kasus-kasus serupa kembali terjadi. Berdalih jumlah tenaga yang terbatas, pemerintah seolah hanya membiarkan informasi tersebut sebagai angin lalu. Kenyataannya, tekong-tekong pencari TKI ilegal masih berkeliaran bebas di luar sana.

a�?Kita sebenarnya sudah sosialisasi tetapi ini juga perlu dukungan pemerintah di level bawah seperti kepala desa hingga kadus,a�? kata Syukran.

Ia berharap, kades lebih jeli dalam memberikan rekomendasi khususnya terkait permohonan pembuatan paspor. Kades harus memantau aktifitas warganya yang hendak ke luar negeri untuk memastikan mereka tidak akan diberangkatkan sebagai TKI ilegal.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memang sempat menyoroti maraknya masyarakat NTB yang menjadi korban human trafficking.

Modusnya sama seperti yang menimpa Mahir yakni dengan mengiming-imingi pekerjaan di luar negeri dengan janji upah yang menggiurkan. Ternyata, begitu tiba di negara penempatan, mereka dieksploitasi sedemikian rupa.

a�?Kasus seperti ini marak terjadi di timur tengah. Terutama setelah pemerintah menerapkan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah,a�? kata Nusron saat kunjungan ke NTB, beberapa waktu lalu.

Meski sudah diberlakukan moratorium, kenyataannya, jumlah masyarakat yang bermimpi bekerja ke timur tengah masih tinggi. Alhasil, pemberangkatan TKI ilegal ke Timur Tengah pun sulit dibendung dan berujung pada praktik perdagangan manusia.

Untuk itu, lanjut Nusron, pihaknya kini tengah mengkaji evaluasi moratorium pengiriman TKI ke Timur TengahA� dengan membuat model baru.

“Kita harus evaluasi moratorium ini tapi dengan membuat model baru. Kita perlu mencontoh sistem yang dilakukan di Jepang,” jelasnya.

Model baru yang dimaksud adalah dengan memperkerjakan TKI yang berada di sektor rumah tangga, tetapi tidak serta merta tinggal di rumah tersebut. Ini untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan atau eksploitasi terhadap tenaga kerja.

a�?Meskipun dipekerjakan di rumah tangga, tapi TKI nanti tidak boleh tinggal bersama di rumah. Mereka akan kembali ke asrama setiap sore. Kalau pun mereka harus bekerja sampai malam, itu akan dihitung lembur oleh majikan” kata Nusron. (uki/r3)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost