Lombok Post
Praya

SKPD Dianggap Tak Patuhi Perbup

MENJELASKAN: Ketua KIP NTB Ajeng Rosalinda Motimori, saat menjelaskan persoalan keterbukaan informasi desa di Lombok Tengah, kemarin (31/8).

PRAYA – Sebagian SKPD lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng), dianggap tidak mematuhi Peraturan Bupati (Perbup), tentang Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID). Parahnya lagi, setiap kali sosialisasi dan pelatihan menyangkut hal itu, para pejabat terkesan malas menghadiri.

a�?Seperti itulah, potret SKPD di Pemkab Loteng ini,a�? kata Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTB Ajeng Rosalinda Motimori, kemarin (31/8) usai menggelar sosialisasi PPID tingkat desa di gedung PKK.

Kegiatan semacam itu, kata Ajeng pernah digelar beberapa kali di lingkup Pemkab, dengan mengundang seluruh SKPD.

Sayangnya, yang datang bisa dihitung dengan jari. Padahal, program PPID tersebut, sangat penting dan wajib dijalankan SKPD, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi.

a�?Kami ingin, kepala daerah memiliki komitmen yang kuat menyangkut keterbukaan informasi ini. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,a�? katanya.

Menanggapi hal itu, Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin mengatakan, sebagian SKPD lingkup Pemkab, memang lemah menangkap apa yang diinginkan bupati.

Khususnya, menyangkut pembentukan PPID. a�?Sejak Perbup diterbitkan sampai sekarang, tidak ada yang mengindahkan,a�? sesalnya.

Tidak itu saja, kata Amin bupati juga menyurati seluruh SKPD, agar mematuhi Undang-undang dan Perbup yang dimaksud. Lagi-lagi, tidak ada yang mengindahkannya.

a�?Selebihnya, kami menyerahkan kepada bupati, bagaimana mengevaluasi SKPD bersangkutan,a�? kata Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng itu.

Kendati demikian, dalam waktu ini, pihaknya akan melakukan audit terhadap SKPD mana yang sudah dan atau belum memiliki PPID.

Selanjutnya, temuan itu akan dilaporkan ke bupati. a�?Kita ingin tahu, sejauh mana mereka mematuhi Perbup dan Undang-undang itu,a�? kata Amin.

Karena, pihaknya tidak ingin desa-desa justru menganggap Pemkab tidak berkeadilan dalam menjalankan program PPID. Karena, di satu sisi, desa didorong membentuk PPID. Di sisi lain, SKPD malah dibiarkan begitu saja.

a�?Jangan kami saja yang terbuka, tapi SKPD malah suka menutup-nutupi informasi,a�? sambung sekretaris Forum Kepala Desa (FKD) Loteng Supardi Yusuf.

Sejak Undang-undang keterbukaan informasi diketok, hingga sekarang, tambah Supardi desa-desa di Gumi Tatas Tuhu Trasna tidak memiliki akses informasi program kerja maupun keuangan, di tingkat SKPD. Alhasil, desa pun terpaksa jalan sendiri, dengan program sendiri dan anggaran sendiri pula.

a�?Jangan kami saja yang disorot masalah hukum, masalah ini dan itu. Lihat SKPD lingkup Pemkab maupun kecamatan, yang tertutup,a�? tegas Kades Pengembur tersebut.(dss/r2)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Hujan Datang, Longsor Mengancam

Redaksi LombokPost

Anggaran Tidak Terduga Tetap Tersedia

Redaksi LombokPost

PAD Bocor, Pemkab Libatkan BPK

Redaksi LombokPost