Headline Metropolis

Bayar 30 Persen Dulu Ya

yance

MATARAM a�� Pemerintah Kota Mataram masih terus mengupayakan rasionalisasi atas berbagai program kegiatan di semeter akhir tahun 2016. Ini buntut, dari penangguhan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) selama empat bulan, dengan total mencapai Rp 88 miliar. Banyak opsi yang dikaji untuk menyikapi rasionalisasi anggaran ini.

a�?Yang final itu opsi tawaran bayar 30 persen dulu, untuk para kontraktor. Jadi kalau mereka mau dibayar 30 persen dulu setelah proyek selesai, ya silahkan dikerjakan. Tapi kalau nggak mau ya, kita cari kontraktor lain,a�? kata Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra.

Semua pekerjaan fisik di Kota Mataram akan dikenakan tawaran yang sama. Sementara sisanya akan menjadi hutang pemerintah daerah yang akan diupayakan dibayar pada tahun anggaran 2017. Sementara opsi lain, seperti pemotongan TKD, penundaan honor tim dan SPPD luar daerah, masih dalam kajian.

a�?Nanti yang berhak menjelaskan lebih detail, itu Pak Wali atau Pak Sekda, beliau yang punya kapasitas itu,a�? ulas Yance.

Ia hanya mengonfirmasikan, jika opsi-opsi tersebut kemungkinan besar dijadikan solusi mengatasi kekurangan anggaran menjalankan program di semeter akhir tahun 2016 ini.

a�?Nanti kalau memang sudah final, solusi-solusi yang akan digunakan dituangkan dalam bentuk peraturan wali kota, setelah kita konsultasikan juga dengan dewan,a�? ulasnya.

Sementara, terkait deposito daerah Kota Mataram, Yance mengatakan bisa saja menjadi salah satu opsi. Hanya yang perlu dipahami lanjut dia, deposito bank yang dimiliki daerah bukan bersifat tabungan dalam jangka panjang.

a�?Itu lebih pada manajemen kas saja,a�? ulasnya.

Saat ini, pemerintah kota memiliki deposito di bank sekitar Rp 120 miliar. Itu merupakan idle cash (dana nganggur). Lebih lanjut, yance menjelaskan Idle cash terjadi akibat transfer dari pusat melalui DAK, DAU, Dana Bagi Hasil hingga PAD.

a�?Biasanya mencapai Rp 50 a�� 60 miliar dalam setiap bulannya,a�? ungkapnya.

Di awal bulan sampai menjelang Juli, pengeluaran daerah tidak besar. Karena hanya membayar biaya operasional daerah. Baik itu, berupa listrik, air, bensin dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.A� Pengeluaran di awal bulan biasanya berkisar antara Rp 30-40 miliar. Sehingga hingga bulan Juli, idle cash mencapai Rp 120 miliar.

a�?Nah sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005, tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, uang tersebut boleh ditempatkan di dalam investasi jangka pendek yang disebut deposito. Di tahun 2015 lalu, kita dapat bunga bank mencapai Rp 9,7 miliar,a�? ulas Yance.

Sehingga opsi menggunakan deposito bank ini, tidak sepenuhnya menjamin liquidasi keuangan daerah aman. Sebab, pada akhirnya, lanjut Yance, deposito daerah pasti akan digunakan untuk membayar berbagai proyek yang diprogramkan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh sudah menyampaikan keinginan menutupi kekurangan fiskal menggunakan deposito daerah. Selain itu, beberapa opsi lain juga tengah dicari. Termasuk menyisir berbagai program yang mendesak dan harus dikerjakan di APBD Perubahan tahun 2016 dan yang bisa ditunda di tahun berikutnya.

a�?Iya, tengah kita pikirkan, termasuk menyisir program-program yang bisa ditunda tahun depan. Termasuk jugamenggunakan deposito daerah,a�? jawab dia.

Senada, plt Sekda Kota Mataram Effendy Eko Saswito mengatakan, saat ini tim masih terus bekerja melakukan rasionalisasi anggaran. Sehingga program kerja pemerintah di tahun 2016 ini, efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastuktur.

a�?Saya masih melakukan rasionalisasi dengan TAPD. Salah satu solusinya, mungkin program yang di APBD Murni sudah dikerjakan ya kita lanjutkan, tapi kalau belum ya tidak perlu (dipaksakan) untuk dikerjakan saat ini,a�? tandasnya.(zad/r3)

Related posts

Sejumlah Madrasah di Lombok Tengah Diduga Lakukan Pungli

Redaksi Lombok Post

Calon Legislator Sudah Bisa Kumpulkan Dukungan

Redaksi Lombok Post

Kejati: Pak Gub Tak Perlu RUPS

Redaksi Lombok Post