Lombok Post
Headline Metropolis

Pemprov NTB Hampir Bangkrut?

TGB
Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi

MATARAMA�– Penjualan enam persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) milik PT Daerah Maju Bersaing (DMB) jadi tanda tanya besar. Harga penjualan saham Rp 4,2 triliun dianggap terlalu murah. Padahal pemerintah membeli dengan harga Rp 8,6 triliun.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram dr Iwan Harsono menilai, penjualan saham enam persen tersebut tidak wajar. Ia tidak menemukan alasan rasional pemerintah menjual sampai setengah harga. Dari sisi ini, jelas daerah sangat dirugikan.

Dalam dunia investasi, kondisi ini disebut undervalued, dimana penjualan saham di bawah harga wajar. Tapi banting harga seperti ini hanya dilakukan oleh pemerintah yang hampir bangkrut. Dimana pemilik saham dalam situasi kepepet dan butuh dana segar secepatnya. a�?Tapi apa iya pemerintah (sedang) bangkrut?a�? kata Iwan.

Persetujuan penjualan enam persen saham milik Pemprov NTB di PT NNT dilakukan melalui rapat paripurna DPRD NTB, Rabu (31/8) lalu. 10 Fraksi di DPRD NTB yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Bintang Reformasi setuju atas penjualan saham dengan harga murah. Persetujuan ini sendiri menjadi salah satu syarat penjualan 24 persen saham PT NNT milik PT MDB ke Arifin Panigoro.

Meski menyesali obral saham dengan harga murah. Tapi Iwan berharap dana Rp 4,2 triliun hasil penjualan bisa dikelola dengan baik dan transparan. Dialokasikan untuk membesarkan perusahaan daerah, dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ke perusahaan daerah mana saja uang itu didistribusikan harusA� jelas, sehingga publik bisa mengetahui.

Bisa juga dana Rp 4,2 triliun yang melebihi APBD NTB tersebut, digunakan untuk membiayai program-program strategis yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018. a�?Penggunaannya harus transparan,a�? tegas dosen ekonomi pembangunan ini.

Terpisah, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi menjelaskan, setelah penjualan disetujui DPRD NTB. Selanjutnya beberapa hal harus segera diselesaikan, seperti piutang dividen PT MDB yang belum disetor ke daerah. Kemudian harus dilakukan valuasi (penilaian) saham daerah, menghitung ulang nilai aset Pemprov NTB di PT MDB. Audit dilakukan oleh akuntan publik profesional. a�?Itulah yang harus diperjuangkan oleh PT DMB,a�? katanya.

Ia mengklaim, daerah tidak akan teralalu dirugikan dengan penjualan ini. Sebab ada komitmen dari pemilik PT NNT yang baru kepada daerah. Dimana Pemprov NTB tetap diberikan ruang, dengan menempatkan seorang komisaris sebagai perwakilan daerah di Newmont. Selain itu, juga akan ada pelibatan PT DMB milik daerah dalam pengadaan barang dan jasa di Newmont. Tentu hal ini dilakukan dengan prosedur yang berlaku.

Selanjutnya akan ada upaya-upaya dari pemilik baru untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dana corporate social responsibility (CSR). Dana sosial perusahaan ini akan bersinergi dengan program pemerintah daerah. Misalnya dalam program pengentasan kemiskinan, maka CSR harus diarahkan untuk membantu pemerintah mengurangi kemiskinan.

Dalam pengadaan sanitasi bagi warga tidak mampu misalnya, dana CSR juga diarahkan untuk membantu mensukseskannya. a�?Tidak lagi seperti sinterklas melepas-lepas bantuan,a�? katanya.

Tiga kompensasi ini diharapkan dapat menjaga kepentingan daerah di perusahaan tambang tersebut. Di sisi lain pemilik PT NNT yang baru nanti adalah orang Indonesia. Dari sisi komunikasi dan diplomasi, pemerintah akan lebih mudah. a�?Tentu bicara dengan merah putih berbeda bila bicara dengan pihak asing,a�? ujarnya.

Sebelumnya, Direktur PT DMB Andy Hadianto mengatakan, meski rugi dari segi harga penjualan saham. Tapi daerah diuntungkan karena akan mendapat kompensasi dengan menjadikan PT DMB sebagai salah satu mitra kerja PT NNT.

Nilai proyek bahkan mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 1 triliun per tahun baginya akan sangat menguntungkan daerah. Apalagi dengan menempatkan satu orang komisaris independen di PT NNT.

Willgo: Ini Menguntungkan

Di tempat terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra H Willgo Zainar mendukung pelepasan enam persen saham PT DMBA� yang masuk dalam penguasaan 24 persen saham PT MDB di Newmont Nusa Tenggara. Politisi asal NTB ini menilai, posisi enam persen kepemilikan saham dalam konteks tambang, secara umum tidak menguntungkan.

Lagipula, saat ini usaha sektor pertambangan relatif turun. Willgo menjelaskan, nilai keekonomian tambang NNT di Batu Hijau Sumbawa Barat semakin hari valuenya berkurang. a�?Sehingga saham kita yang enam persen tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita tidak bisa menentukan arah kebijakan,a�? ujar Willgo kepada Lombok Post (1/9).

Dikatakan, keputusan untuk menjual saham itu didasari atas hitung tuntas atau due diligance terhadap PT DMB oleh pihak independen. Hasilnya, diketahui secara tidak langsung BUMD dalam hal ini PT DMB dianggap belum mampu berbisnis di bidang tambang.

Dengan begitu, hasil penjualan saham itu, kata Willgo dapat dikembangkan ke sektor lain. Diantaranya untuk memperkuat Bank NTB, atau memperkuat sektor bisnis pada BUMD lainnya. a�?Artinya bisa dikembangkan lagi ke bisnis lain yang dapat dikontrol oleh pemerintah daerah,a�? papar dia.

Ditegaskan, jika penjualan enam persen saham tersebut memberikan dampak positif bagi NTB. Terlebih Pemprov NTB diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan tertentu. Kedepannya, BUMD NTB dapat ikut andil dalam pekerjaan tertentu di PT NNT.

Meski begitu, Willgo yang merupakan seorang pebisnis di bidang perbankan ini menilai, ada hal lain yang perlu segera dilakukan. Yakni menagih piutang berupa pembayaran dividen yang belum dibayarkan oleh PT MDB. Dengan memiliki hak tagih itu, dia mendorong agar pemerintah NTB segera melakukannya.

Terkait apakah memang ada kelebihan bayar dari PT MDB, Willgo menilai perlu melibatkan auditor independen atau auditor negara dalam hal ini BPK atau BPKP. Itu dilakukan untuk menghindari klaim sepihak, apakah terdapat kelebihan bayar atau kekurangan bayar.

Lebih jauh dikatakan, meskipun NTB tidak memiliki saham, namun kedepannya dia berharap pemerintah RI dapat meningkatkan persentase hak daerah melalui Penerimaan Negara Bukan PajakA� (PNBP). PNBP yang diperoleh dari Newmont itu dinilai dapat memperkuat keuangan daerah.

a�?Dengan begitu, kita tidak terlalu tergantung lagi terhadap dana dari pusat. Baik DAU maupun DAK,a�? papar dia.

Terlepas dari penjualan enam persen saham PT DMB itu, dia juga mendorong pemerintah NTB untuk kompak memperjuangkan tujuh persen saham yang harus didivestasikan pemegang saham baru. Posisi tujuh persen saham itu menurut dia justru sangat menguntungkan dan sangat realistis bagi NTB.

Willgo mengatakan, NTB akan sangat beruntung jika pemerintah memberikan tujuh persen saham itu untuk kepentingan masyarakat NTB. Kekompakan yang harus terbangun antara pemerintah daerah serta seluruh legislator baik DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, maupun legislator di tingkat DPR RI.

a�?Kita masih punya peluang untuk memperoleh tujuh persen saham yang nilainya jauh lebih besar dari kepemilikan enam persen saham di PT MDB. Opsi ini bisa diberikan kepada pemerintah daerah dan itu yang akan kita perjuangkan bersama,a�? tegas dia. (ili/tan/r5)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost