Lombok Post
Politika

KPU Tawarkan Sharing Anggaran

Ketua KPU NTB L Aksar Ansori

MATARAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB mengusulkan anggaran sebesar Rp 243 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 mendatang.

Namun usulan tersebut masih belum disepakati dalam rakor persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 beberapa waktu lalu. Pemprov NTB meminta dilakukan rasionalisasi karena dinilai terlalu besar dan menguras APBD.

Ketua KPU NTB L Aksar Ansori mengatakan, besaran anggaran yang diajukan telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan.

Selain untuk penyelenggaraan pilkada, anggaran itu juga digunakan untuk honor KPPS, PPS, dan petugas pemungutan suara lain. Termasuk biaya pengadaan tempat pemungutan suara dan biaya kampanye pasangan calon.

a�?Anggaran telah melalui berbagai kajian dan mendasar. Dari Rp 243 miliar, untuk pilkada di Kabupaten Lobar sebesar Rp 33,6 miliar, KPU Lotim menaksir Rp 46 miliar, dan KPU Kota Bima sekitar Rp 19,1 miliar,a�? kata Aksar di ruang kerjanya, kemarin (2/9).

Ia menjelaskan, sejumlah peraturan yang menjadi dasar perubahan anggaran Pilkada 2018. Diantaranya, surat Menteri Keuangan nomor S-118/MK.02/2016 tentang penetapan standar biaya honorarium tahapan pemilihan umum legislatif dan kepala daerah.

Ada juga Permendagri Nomor 44 tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Kemudian Keputusan KPU Nomor 43 tahun 2016 tentang honorarium untuk kegiatan pemilihan umum kepala daerah.

Serta Keputusan KPU Nomor 44 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium pelaksana pilkada.

Porsi terbanyak penyerapan anggaran Pilkada, kata dia, ada tiga poin. Yakni, honorarium penyelenggara pemilu tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa/kelurahan (PPS), serta linmas yang mencapai 49 persen, bersamaan dengan pembentukan hingga pelantikan petugas.

Jumlah honor yang bervariasi sesuai jabatan dan lamanya waktu yang berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1,8 juta per orang. Sedangkan untuk biaya kampanye dan kebutuhan logistik masing-masing 10,18 persen dan 10,13 persen.

Terkait rasionalisasi anggaran, kata dia, bisa saja dilakukan dengan sistem sharing. Honor untuk petugas KPPS, PPS, linmas, dan pengadaan tempat TPS pemda yang menanggung.

Sedangkan untuk biaya kampanye ada di KPU dan bisa juga pasangan calon. a�?Anggaran tersebut tersebar ke 8.336 jumlah TPS 2018,a�? kata Aksar.

Selain dengan sistem sharing, lanjutnya, anggaran pilkada 2018 bisa dirasionalisasikan sesuai denganA� berapa banyak jumlah pasangan calon pilkada. Semakin banyak pasangan calon yang berpartisipasi maka anggaran harus direvisi kembali.

Dengan catatan anggaran tersebut tidak bisa ditambah atau lebih. a�?Anggaran ini direncanakan untuk enam pasangan calon baik secara perseorangan maupun yang diusung partai politik,a�? tandasnya.

Senada juga dikatakan Ketua KPU Lotim M Saleh. Dia mengatakan untuk merasionalisasikan kembali pos-pos anggaran perlu pembahasan lebih lanjut.

Jika ada sistem sharing, Lotim membutuhkan dana sekitar Rp 30 miliar. a�?Kita sudah anggarkan sesuai standar Menkeu dan Peraturan Bupati,a�? tandasnya. (ewi/r7)

Berita Lainnya

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost

Bawaslu Bersiap Pelototi Kiai Ma’ruf, Ingatkan Tidak Kampanye di Ponpes

Redaksi LombokPost

Bung Nuri: Mari Berpolitik Santun

Redaksi LombokPost

DPT HP Akan Dicermati Dua Bulan

Redaksi LombokPost