Ekonomi Bisnis Headline

BI Perlonggar Kebijakan Kredit Properti

PRIJONO

MATARAM – Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan mengenai rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti serta rasio financing to value (FTV) buat pembiayaan property. Termasuk di dalamnya uang muka (down payment) untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

a�?Ini tercantum dalam PBI No 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV), berlaku sejak 29 Agustus 2016,a�? kata Kepala BI NTB Prijono kemarin(5/9) di kantornya.

Ketentuan rasio nilai pinjaman dari aset (loan to value /LTV) kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen sehingga uang muka yang harus dibayar nasabah menjadi 15 persen dari total harga rumah.

Selain pelonggaran uang muka rumah pertama, BI juga menurunkan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) kedua menjadi 20 persen dan kredit rumah ketiga serta seterusnya menjadi 25 persen.

a�?Penyempurnaan tahun ini terdapat empat penyempurnaan pokok ketentuan, di antaranya perubahan rasio dan tiering untuk Kredit Properti (KP) atau Pembiayaan Properti (PP) untuk fasilitas pertama, fasilitas kedua, fasilitas ketiga, dan seterusnya,a�? tambahnya.

penyesuaian persyaratan non-performing loan (NPL) atau non-performing financing (NPF) secara total untuk penggunaan rasio LTV untuk KP dan rasio FTV untuk PP dari gross menjadi net.

Ini memiliki rincian seperti rasio kredit bermasalah dari total kredit atau rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan secara bersih (net) kurang dari 5 persen.

Rasio KP bermasalah dari total KP atau rasio PP bermasalah dari total PP secara bruto (gross ) kurang dari 5 persen.

Selain penurunan uang muka rumah pertama relaksasi LTV juga mengurangi jarak uang muka antara rumah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Ia menjelaskan, pelonggaran LTV ini tidak berlaku untuk KPR yang termasuk program perumahan dari pemerintah pusat dan daerah.

Sementara untuk kredit atau pembiayaantambahan, relaksasi LTV ini dapat digunakan asalkan NPL memenuhi syarat.

Dengan penyempurnaan ketentuan ini diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam rangka meningkatkan permintaan domestik. Sehingga akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

BI juga akan mendorong dengan kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) , diharapkan akan ada pertumbuhan kredit yang cukup baik di paruh kedua tahun 2016.

Sementara itu masyarakat yang sering membeli rumah sebagai investasi menyambut baik hal ini.

Sebab pembelian rumah komersil tidak akan diberatkan lagi dengan uang muka.a�?Kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan pembiayaanA�perbankan,a�? kata karyawan swasta Indra. (nur/r3)

Related posts

Jangan Takut Lapor Polisi!

Redaksi Lombok post

Sepak Takraw Fokus Benahi Defans

Redaksi Lombok post

Mantan Kadishut NTB Jadi Tersangka Kasus SHM Hutan Lindung Sekaroh

Redaksi Lombok Post