Lombok Post
Headline Metropolis

Pemprov Belum Fokus

BERI ARAHAN: Sekda NTB H. Rosiady Sayuti memberikan arahan kepada para kepala SKPD saat rapat evaluasi akuntabilitas kinerja, kemarin (5/9).

MATARAM – Akuntabilitas kinerja instansi Pemprov NTB jeblok. Enam kali berturut-turut, NTB hanya mendapatkan nilai CC dalam penilaian akuntabilitas kinerja yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Nilai ini tergolong rendah dibanding daerah lain.

a�?Saya tidak berani tepuk tangan, nilai ini cukup? Cukup. Tapi masih jauh dari harapan,a�? kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB Tri Budi Prayitno saat menyampaikan laporan dalam acara evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi reformasi birokrasi, di Gedung Sangkareang, kemarin (5/9).

Dari 34 provinsi di Indonesia, NTB berada di ranking 19 dengan nilai 58,65. Posisi ini diprotes Tri, karena ia menganggap NTB seharusnya berada di urutan ke-18 di atas DKI Jakarta. Padahal nilai Jakarta di bawah NTB. Tapi ia tidak mengerti kenapa di rilis Menpan-RB posisi NTB di bawah Jakarta.

Secara umum, dengan nilai 58,65 menurutnya lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya 58,15. Sayang, peningkatan ini belum mampu mengangkat NTB ke posisi B. Untuk mendapatkan peringkat B, minimal harus mendapatA� skor 60. a�?Tinggal dua poin baru kita bisa mendapat nilai B,a�? katanya.

Terkait hal ini, Sekda NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, pemprov sedang bekerja untuk menambah nilai agar ke depan semakin baik. Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi selama ini adalah dokumen-dokumen pendukung pencapaian indikator penilaian kementerian belum lengkap di SKPD. a�?Kita belum punya dan sekarang diusahakan supaya ada peraturan gubernur,a�? kata Rosiady.

Menurut mantan Kadis Dikpora NTB itu, untuk mencapai indikator tersebut, tidak cukup hanya imbauan. Akan tetapi harus didukung aturan. Sehingga ada SKPD yang bertanggungjawab melakukannya. Ada SKPD utama dan ada SKPD pendukung, termasuk monitoring evaluasinya.

a�?Selama ini kita global saja sifatnya, sekarang itu kita selesaikan,a�? kata mantan dosen Universitas Mataram ini.

Selain itu, yang perlu dilakukan adalah konsistensi dokumen perencanaan di kabupaten/kota dengan provinsi. Menurutnya, ini banyak yang belum konsisten. Tugas ini menurutnya bagian provinsi untuk mengkoordinasikan. a�?Belum nyambung,a�? katanya.

Poin ini juga bagian dari penilaian kementerian, sehingga dalam evaluasi mereka juga memilih dua kabupaten untuk dikunjungi. Menurutnya, perbedaan ini disebabkan masing-masing daerah memiliki visi prioritas yang berbeda dengan gubernur. a�?Gak juga,a�? katanya saat ditanya apakah koordinasi gubernur dengan kepala daerah kurang bagus.

Sebenarnya di dalam RPJMD NTB sudah jelas visi misinya. Kemudian oleh gubernur ada fokus program yang dipilih. Tapi bisa saja fokus program yang dipilih gubernur berbeda dengan bupati/wali kota. Sebagai contoh, Bupati Dompu memilih fokus program yang sama dengan Pemprov NTB, mengembangkan program pertanian jagung. Untuk pengentasan kemiskinan semua daerah memiliki kesamaan, hanya saja targetnya saja yang berbeda. Misalnya, target dua persen bagi kota mungkin terlalu berat, sehingga ditargetkan satu persen. Bahkan ada juga yang optimis sehingga lebih dari dua persen target pengentasan kemiskinan. a�?Sesuai dengan potensi daerah,a�? ujarnya.

Ia menargetkan, dengan beberapa perbaikan yang akan dilakukan penilaian tahun ini, Pemprov NTB bisa naik dari CC menjadi B. Target ini akan menjadi tugas berat sekretariat untuk mensukseskannya. a�?Sudah tiga tahun kita berjuang masa tidak bisa,a�? katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemetaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Kepegawaian II Kemenpan-RB Nadima menjelaskan, ada lima indikator yang dinilai dalam hal ini. Diantaranya, perencanaan kinerja dengan skor 30 persen, pengukuran kinerja 25 persen, laporan kinerja 15 persen, evaluasi internal 10 persen dan capaian target 20 persen.

a�?Untuk NTB perencanaanya yang sangat kurang,a�? ungkapnya.

Dalam penilaian ini, ranking dibagi menjadi AA dengan nilai 90-100, A dengan nilai 80-89, B dengan nilai 70-79, CC dengan nilai 50-59, nilai C dengan nilai 40-49, nilai D nilai paling rendah. Sementara NTB berada ranking CC, artinya masih ada program yang tidak nyambung antara perencanaan dengan implementasi di lapangan, ada program yang tidak terkoordinir. a�?Belum fokus,a�? ujarnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost