Lombok Post
Metropolis

DMB Belum Mau Terbuka

Direktur PT DMB Andy Hadianto

MATARAMA�– Bagaimana perhitungan utang dividen PTNNT hak daerah yang ditunggak Bakrie Group masih sumir. Selain angka untuk Pemprov NTB yang dipastikan akan mencapai Rp 84 miliar, belum ada angka pasti berapa untuk Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Direktur PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto yang dikonfirmasi Lombok Post belum bersedia buka-bukaan terkait hal ini. Dia baru mau bicara kalau uang sudah ada. a�?Kalau belum ada uangnya bagaimana kita bisa ngomong,a�? ujarnya kemarin.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosyadi Sayuti mengatakan sudah mendapat konfirmasi bahwa PT DMB akan menyetor Rp 84 miliar piutang dividen yang menjadi hak Pemprov atas kepemilikan saham di Newmont. Uang ini rencananya akan dimasukkan ke dalam APBD sebagai tambahan belanja pembangunan.

Tunggakan deviden hak daerah ini berasal adalah hak PT DMB yang ditunggak pembayarannya oleh Multi Capital, anak usaha Bumi Resources milik Bakrie Group. Bersama Multicapital, PT DMB membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Multi Daerah Bersaing (MDB) untuk mengakuisisi saham PTNNT pada 2010 silam. Perusahaan ini memiliki 24 persen saham PTNNT yang kini bersiap untuk dijual ke Medco Energy milik Arifin Panigoro.

Pada 2011, PTNNT telah membagi dividen pada seluruh pemegang saham sebesar 200 juta dollar AS. PT MDB yang memiliki saham 24 persen mendapat bagian 48 juta dolar AS sebelum pajak. Dari dana itu, hak PT DMB adalah 12 juta US Dollar. Namun, dalam perjalannya hak Pemprov NTB ini tak langsung dibayar. Dividen PTNNT itu seluruhnya disetorkan Bakrie Group ke Credit Suis di Singapura, untuk membayar cicilan pinjaman mereka.

Belakangan, dividen hak NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat itu dicicil. Tersisa sedikitnya 8,3 juta dollar AS yang tertunggak hingga kini.

Andy mengatakan, bila dana tersebut sudah masuk dari Bakrie Group. Hal pertama yang akan dilakukan adalah rapat umum pemegang saham. Di situlah ditetapkan berapa yang akan di setor ke kas daerah dan bagian pemilik saham lainnya. Mekanisme ini harus ditempuh karena keputusan tertinggi ada di rapat umum pemegang saham, bukan seorang direktur seperti dirinya. a�?Bisa saja satu setuju, satunya lagi tidak setuju,a�? ujarnya.

Rapat ini baru bisa dilakukan bila uang piutang dividen sejak tahun 2012 sudah ada. Namun Andy tidak berani menyebutkan berapa total keseluruhan piutang dividen. Ia juga membantah adanya hutang advance dividen yang belum dibayar. a�?Bukan, tidak ada itu,a�? katanya.

Terkait penjualan enam persen saham PT DMB saat ini sedang dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM. Posisi DMB terhadap hal ini kata dia hanya sebatas meminta persetujuan Pemprov NTB saja. a�?Kalau soal perizinan adalah Medco,a�? katanya.

Terpisah, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi menekankan, setelah penjualan saham PTNNT disetujui DPRD NTB. Selanjutnya beberapa hal harus segera diselesaikan, seperti piutang dividen yang belum disetor ke daerah.

Kemudian harus dilakukan valuasi (penilaian) saham daerah, menghitung ulang nilai aset Pemprov NTB di PT MDB. Dan terkait ini audit dilakukan oleh akuntan publik profesional.A� a�?Itulah yang harus diperjuangkan oleh PT DMB,a�? tegasnya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost