Lombok Post
Metropolis

ITDC Jangan Tuntut Uang Negara Saja

TUGU MANDALIKA
MASIH KOSONG: Dua lokasi lahan kawasan Mandalika Resort dipagari pihak investor, namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan pembangunan dilakukan.

MATARAMA�– Janji Presiden Joko Widodo untuk menggelontorkan dana Rp 1,8 triliun untuk Mandalika Resort tampaknya masih belum akan terealiasi dalam waktu dekat. Itu sebabnya, pemerintah meminta Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) pengelola Mandalika jangan menunggu uang pemerintah saja. BUMN ini diminta menggalang maksimal pihak swasta untuk terlibat dalam upaya pengembangan kawasan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Mataram mengatakan, Mandalika saat ini sudah masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi satu dari 10 destinasi wisata nasional.

Artinya Mandalika akan diberikan perhatian lebih oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, saat ini pengembangan harus fokus pada penyiapan infrastruktur Mandalika Resort itu sendiri.

a�?Sedangkan untuk sarana pariwisatanya kita harapkan ITDC Maksimal mengajak partisipasi dari swasta,a�? katanya.

Intinya kata dia, pemerintah pusat sangat mendukung kawasan Mandalika menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Kementerian PPN sendiri sudah membantu melalui program pusat. Selanjutnya, ITDC bisa mencari sumber pendanaan lain untuk pengembangan kawasan.

a�?Dia bisa bekerja sama dengan pihak swasta, tidak mesti semuanya harus bergantung pada modal negara,a�? ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Terkait janji Presiden Jokowi yang akan memberikan dana Rp 1,8 triliun dalam bentuk penyertaan modal bagi ITDC, Bambang menganggap hal itu tidak penting untuk dipolemikkan. Yang penting Mandalika bisa jadi secepatnya.

Dalam hal ini, ITDC harus berkreasi mencari sumber pendanaan, menggandeng perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Sebab, yang penting adalah Mandalika bisa jadi kawasan wisata internasional. Hal ini bisa dilakukan tanpa harus pemerintah terlibat banyak.

a�?Itu yang lebih penting bagi masyarakat, daripada (menanyakan) berapa yang diberikan pemerintah pusat,a�? tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, peran swasta sangat penting dan strategis. Ia setuju dalam pengembangan Mandalika Resort, ITDC tidak hanya bergantung pada pemerintah, karena keuangan pemerintah juga terbatas. Tapi pusat sudah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang memudahkan para investor berinvestasi. Hal ini bisa dimanfaatkan ITDC untuk menggaet investor menanamkan modal di kawasan Mandalika.

Terkait lahan bersengketa kata Wagub tentu akan segera diselesaikan. Yakni menyangkut 135 hektare lahan. a�?Kita akan upayakan agar 135 hektare ini tidak terus menerus dalam sengketa,a�? katanya.

Sejauh ini, Pemprov NTB kata Ketua DPW Partai Nasdem ini masih berprasangka baik bahwa tidak ada pihak yang sengaja membuat pembangunan ini terhambat. Ia optomistis bisa terselesaikan. (ili/r8)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost