Lombok Post
Headline Metropolis

Lurah Kecewa, Ini Penyebabnya!

Lurah Dasan Agung
Lurah Dasan Agung, Hambali

MATARAMA�– Lurah Dasan Agung, Hambali, kecewa dengan relokasi PKL yang kini berada di lahan kosong dekat Islamic Center. Alasannya, relokasi dilakukan dengan sistem tebang pilih.

Hambali menuturkan, pendataan PKL mulai dari Timur hingga Barat Udayana oleh Apkli dilakukan tanpa koordinasi dengan Kelurahan Dasan Agung. Ia mengetahui PKL tersebut adalah PKL yang dulu berada di samping Kantor Imigrasi, Kelurahan Monjok Barat.

A�Warga saya yang telah lama berjualan di tempat tersebut justru tidak terdata,A� protesnya.

Menurut Hambali, warganya yang bernama Marzuki merupakan PKL pertama yang berjualan di Udayana. Mirisnya, Marzuki justru tidak terdata.

Keganjilan juga terasa saat pengundian di Kelurahan Monjok Barat sebelum berlangsungnya MTQ Nasional. Pengundian tersebut diikuti seluruh keluarga PKL. “Seharusnya, pengundian tersebut cukup diikuti satu orang saja. Dengan begitu dapat memberi ruang bagi PKL baru lainnya. “Ini istri dan anak PKL A�ikut diundi,A� ungkapnya.

Ia mengatakan, penataan PKL seharusnya dilakukan dengan bijak. Saat pendataan PKL, Apkli berkoordinasi dengan pihak kelurahan Dasan Agung. Sebab sebagian besar PKL itu adalah warga Kelurahan Dasan Agung.

Menjawab tuduhan itu, Ketua Apkli Kota Mataram M Syahidi mengatakan telah melakukan pendataan hingga tiga kali. Pada saat pendataan pertama, tidak terjadi penambahan jumlah PKL yang belum terdata. Begitu juga pada pendataan kedua dan ketiga.

A�Pada pendataan yang ketiga kalinya untuk memastikan ada atau tidaknya penambahan. Namun ternyata tidak ada,A� jelasnya.

Penambahan justru terjadi pada saat lapak telah berdiri. PKL lama yang tidak terdata mulai bermunculan. Bukan dikarenakan faktor tidak merata. A�Sementara penarikan lot itu merupakan kewenangan Diskoperindag, bukan dari kami,A� tandasnya.

Sebagai informasi, sehari sebelumnya (5/9), sejumlah PKL ini ditertibkan Satpol PP bersama Apkli Kota Mataram. A�Ini tanah pemerintah, bukan tanah nenek buyut kita,A� kata Ketua Apkli Kota Mataram M Syahidi di sela-sela penertiban.

Syahidi juga mengancam akan mencabut SK lapak para PKL yang masih nekat berjualan di depan kantor Imigrasi. Ia mengingatkan para PKL untuk memanfaatkan bantuan relokasi lapak yang telah disediakan.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar PKL tidak menyewakan dan memberikan lapaknya pada PKL lain. Jika ditemukan, maka APKLI akan meminta pada pemlot untuk mencabut SK yang telah diberikan. A�Ini bentuk tindakan tegas kita,A� ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati meminta para PKL untuk tidak melanggar ketentuan yang telah diberikan. A�Para PKL tersebut diminta untuk tidak berjualan kembali di depan kantor Imigrasi.

A�Berjualanlah pada tempat yang telah disediakan pemerintah,A� imbau Bayu.

Ia juga meminta para PKL untuk bersabar. Seperti pengalaman di daerah lainnya, tempat baru mungkin sedikit sepi. Namun seiring berjalannya waktu, tempat tersebut pasti akan ramai dikunjungi pembeli.

A�Akan ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Tidak bisa spontan seperti sulap,A� sambungnya.

Ia meminta pada para PKL untuk mengindahkan pesan dari ketua APKLI. Sebab, Satpol PP akan rutin melaksanakan patroli. A�Jika ditemukan akan kami angkut,A� ancamnya. (fer/r5)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost