Lombok Post
Praya

Gelontorkan Dana Besar, Deviden Minim

MENYOROTI: Inilah sejumlah wakil rakyat di Lombok Tengah, yang menyoroti lima Perusda setempat, kemarin (7/9).

Saat ini Pemkab Lombok tengah (Loteng) memiliki lima Perusahaan Daerah (Perusda) baik dengan saham mayoritas maupun minoritas. Meski daerah kerap memberi tambahan modal tak semua perusda itu berkinerja optimal.

***

Kelima Perusda yang dimiliki Loteng yaitu, PD BPR NTB, Bank NTB, PDAM, PT Loteng Bersatu dan Jamkrida NTB Bersaing. Kelimanya itu, masih berdiri dan berjalan ditengah kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing.

Setiap tahunnya, mereka disusui dengan anggaran besar. Untuk PD BPR NTB, total penyertaan modal daerah (PMD) yang sudah digelontorkan Pemkab sejak berdiri, hingga sekarang mencapai Rp 8,6 miliar lebih, dengan deviden sebesar Rp 5,3 miliar lebih.

Sedangkan, Bank NTB mencapai Rp 47,8 miliar lebih, dengan deviden Rp 33,5 miliar lebih.Dari duaA� perbankan daerah itu, PD BPR NTB masih jalan ditempat.

Keberadaannya juga, dianggap tidak memberikan kontribusi besar, bagi penyaluran kredit usaha menengah, kecil dan usaha mikro (UMKM). Kecuali, kalangan pegawai negeri sipil (PNS) saja.

A�Yang paling disoroti juga yaitu, PDAM Loteng. PMD yang diberikan selama ini, ternyata tidak menghasilkan deviden sepersen pun.

Konon hal itu terjadi karena, terbentur surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 690/477/SJ, perihal percepatan program penambahan 10 juta sambungan air bersih tahun 2009-2013.

Termasuk, regulasi yang menyebutkan membebaskan deviden kepada PDAM yang cakupan layanan air bersihnya, belum di atas 80 persen, dari total jumlah penduduk.

Kemudian, PT Loteng Bersatu dengan total PMD sebesar Rp 1 miliar, dari rencana Rp 4 miliar. Perusda yang satu ini, tidak menghasilkan apa-apa.

Terakhir, PT Jamkrida NTB Bersaing, dengan total PMD sebesar Rp 1 miliar. Kendati baru berdiri, Perusda yang satu itu juga sudah menghasilkan deviden, namun nilainya tidak sebanding dengan modal yang dikelurkan.

Kendala minimnya deviden itu, menurut para wakil rakyat dan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri adalah, struktur organisasi perusahaan yang tidak sehat.

Kendati demikian, mereka dianggap mampu mempertanggungjawabkan PMD yang dikelola. Kecuali, PT Loteng Bersatu.

A�a�?Mereka wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangannya masing-masing per bulan, per triwulan, per semester dan laporan tahunan,a�? cetus Pathul.

Pengawasan eksternal, kata Pathul tetap berjalan, dengan melibatkan kantor akuntan publik, BPKP dan BPK. Sedangkan, pengawasan internal dilaksanakan langsung oleh bupati, melalui Sekda.

a�?Kita terus mendorong, agar lima Perusda yang dimaksud, mulai berfikir meningkatkan deviden. Bagaimana pun caranya,a�? seru Pathul.(Dedi Shopan Shopian/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost