Lombok Post
Headline Metropolis

Pemerintah Jangan Bengong Aja!

DITOLAK PERUSAHAAN: Seorang buruh tani di Desa Ganti, Lombok Tengah sedang memetik Tembakau Virginia, Minggu (22/8) lalu

MATARAM – Penolakan tembakau petani oleh perusahaan harus ditanggapi serius pemerintah. Petani tidak bisa dibiarkan menghadapi sendiri situasi pelik ini. Pemprov NTB harus turun tangan menolong petani tembakau.

a�?Bantu melakukan negosiasi antara perusahaan dan petani. Mereka harus turun, harus mengawal,a�? kata Anggota Komisi II DPRD NTB Burhanudin, kemarin (7/9).

Penolakan seperti bukan kali pertama saja. Tahun sebelumnya, petani juga mendapatkan perlakuan yang sama dari perusahaan. Tahun ini, penolakan terjadi lagi di Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Perusahaan berdalih tidak mau menerima karena mengganggap kualitasnya kurang bagus. Kondisi ini membuat petani kesulitan menjual hasil panen. Alhasil harganya pun anjlok.

Burhanudin mengatakan, sejak awal ia sudah meminta pemerintah mengawal masalah ini. Sebab sedang terjadi musim kemarau basah. Cuacanya tidak cocok ditanami tembakau.

Dinas Perkebunan NTB selaku intansi yang bertanggungjawab harusnya bisa mengantisipasi.

Sebagian besar yang terkena imbasnya adalah petani tembakau swadaya yang berspekulasi. Mereka asal taman, tanpa memikirkan pangsa pasarnya.

Di sinilah kelemahan petani swadaya. Berbeda dengan petani binaan perusahaan. Mereka akan menghitung produksi sesuai kuota yang sudah ditentukan perusahaan.

a�?Petani swadaya ini yang disayangkan, karena selalu berspekulasi dan ikut-ikutan,a�? kata politisi PBB ini.

Dewan yang terpilih dari dapil Lombok Timur ini mengungkapkan, petani sebenarnya tidak menuntut harga mahal. Mereka hanya minta harga yang wajar. Harga setiap daun disamakan, dari daun bawah hingga daun atas. Sehingga semua tembakau bisa laku terjual. a�?Mereka tidak mengharapkan harga tinggi,a�? ujarnya.

Karena penolakan terjadi setiap tahun, harusnya ada formula dari pemerintah untuk melindungi petani. Jangan sampai petani terus dijebak dengan aturan yang rumit. Kalau bisa sebelum menanam tembakau, harus ada perjanjian antara petani dan perusahaan agar tidak ada yang dirugikan. a�?Ketika dia panen sudah ada yang membeli,a�? sarannya.

Selain itu, karena petani adalah orang awam, mestinya perusahaan tidak membuat aturan yang rumit. Tidak perlu membuat kategori daun terlalu banyak. Grade disederhanakan, ketika panen perusahaan tidak memutuskan sepihak. Perusahaan juga bisa memberikan kesempatan bagi petani untuk negosiasi. a�?Saya berharap pemerintah bisa jadi hakimnya di sini,a�? ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan NTB Budi Subagio mengatakan, para petani mitra dengan perusahaan sebenarnya sudah memiliki kesepakatan harga. Sehingga harus jelas dulu apakah petani yang ditolak tersebut merupakan mitra atau tidak. Untuk perusahan Bentoel sudah sepakat dengan petani bahwa tembakau yang coklat tidak diambil. Tapi harga yang coklat itu sudah dinaikkan ke daun tembakau yang memenuhi grade. Jika daun yang coklat harganya Rp 2 ribu, maka grade yang lain bisa naik hingga Rp 4 ribu. a�?Ini sudah disepakati,a�? ujarnya.

Budi mengatakan, hari ini pihaknya akan turun mengecek ke lapangan, apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Menurutnya, pihaknya sudah turun sejak lama, mengikuti proses sejak awal. Tidak hanya saat terjadi penolakan saja. Bahkan, sejak kesepakatan harga dengan perusahaan, pihaknya mendampingi petani. a�?Kitakan monitor terus mana yang dibilang (ditolak) itu,a�?A�katanya.

Menurutnya, bisa saja petani yang ditolak tersebut bukan mitra perusahaan. Tetapi dia nitip tembakau di petani mitra. Sebab petani swadaya tidak ada ikatan dengan perusahaan. Mereka ini yang kerap bermasalah, sehingga pemerintah meminta semua petani dimasukkan menjadi mitra. Supaya bisa disepakati harga tembakau saat penjualan.

a�?Kalau dia bukan mitra pasti akan dibelakangkan, yang diambil adalah petani mitra dulu dong,a�? terang Budi.

Menurutnya, petani swadaya lebih banyak menanam tembakau rajangan, bukan tembakau virginia. Selain itu mereka sudah punya pasar tersendiri.

Budi mengungkapkan, sebenarnya tidak semua tembakau ditolak. Artinya, kalau sesuai dengan grade pasti dibeli. Sementara yang kualitasnya kurang bagus pun ada yang membeli. Dari 14 perusahaan yang aktif, ada diantara mereka yang membeli tembakau petani dengan kualitas di bawah standar. a�?Bahkan mereka menunggu,a�? ujarnya.

Ia mengimbau kepada petani, untuk menyesuaikan produksi dengan luas areal tanam. Jangan mengejar kuantitas, kualitas jadi jelek. Menurutnya, tembakau yang kurang bagus tidak lebih dari 5 persen. (ili/r7)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost