Lombok Post
Bima - Dompu

Sebuah Media Lokal Bakal Diadukan ke Polisi

KONFERENSI PERS: Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan memimpin konferensi pers di ruang Banggar DPRD Kota Bima.

KOTA BIMAA�-A�DPRD Kota Bima memutuskan akan mengadukan sebuah media cetak lokal Bima ke polisi dan dewan pers. Pelaporan itu dilakukan karena DPRD Kota Bima menilai media itu melanggar UU Pers, kode etik jurnalistik, dan menyebarkan fitnah.

Juru bicara DPRD Kota Bima Anwar Arman menilai, muatan berita tentang DPRD setempat sepihak. Tidak ada upaya konfirmasi pada anggota DPRD Kota Bima sebagai objek berita. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam berita yang dimuat kami dituduh menerima suap dari eksekutif berkisar Rp 10 hingga Rp 12 juta per orang. Suap ini untuk memuluskan pembahasan APBD Perubahan 2016,” katanya saat konferensi pers, Jumat (16/9).

Pada edisi sebelumnya, media tersebut memuat karikatur yang dinilai melecehkan Fraksi Golkar dan Gerindra. Ilustrasi tersebut menggambarkan dua fraksi ini menolak membahas APBD Perubahan dengan alasan tidak mendapat jatah uang dari eksekutif.

Atas dasar itu, lembaga DPRD Kota Bima akan melaporkan ke dewan pers. Bahkan saat ini tengah disusun surat pengaduannya.

“Dalam waktu dekat kami akan membawa pengaduan ini ke dewan pers pusat,” akunya.

Anggota DPRD Kota Bima lainnya Sudirman Dj menambahkan, disamping melapor ke dewan pers,A� pihaknya juga akan menempuh jalur hukum. DPRD Kota Bima akan melaporkan koran itu ke Polres Bima Kota.

“Kami merasa dirugikan dengan pemberitaan ini,” tegasnya.

Dalam laporan nanti lanjutnya, ada dua poin yang akan menjadi aduan anggota dewan. Yaitu soal pemberitaan yang mencemarkan nama baik institusi dewan dan karikatur fraksi Gerindra dan Golkar.

“Dalam hal ini kami dari fraksi Gerindra benar-benar merasa dirugikan,” tandasnya.

Sudirman juga menegaskan, dalam kasus ini pihaknya tidak akan menggunakan hak jawab. Juga tidak akan menggugurkan haknya untuk menempuh jalur hukum.

Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan menegaskan, berita yang dilansir media lokal itu sudah merusak citra DPRD. Bahkan berimbas pada kehidupan pribadi anggota dewan.

“Kami sampai ditanya anak dan istri soal suap ini. Perasaan kami benar-benar tarcabik-cabik,” tuturnya.

Persoalan lain yang muncul ketika akan menghadapi warga saat reses nanti. Karena pemberitaan itu, jelas akan menimbulkan pertanyaan dari warga.

“Kami tidak pernah menerima suap dari eksekutif,” tandasnya.

Pada konferensi pers tersebut berbagai usul dan saran disampaikan wartawan yang hadir. Mulai dari tawaran penyelesaian masalah dengan cara musyawarah mufakat. Bahkan ada juga yang menyarankan agar manajemen koran lokal itu dipanggil. Dengan harapan ada penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. (nk/r4)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara