Lombok Post
Headline Praya

Pilkades Serentak Berpotensi Konflik

POTRET PILKADES: Inilah potret Pilkades di Lombok Tengah para calon kepala desa datang memprotes aturan yang dianggap perlu direvisi, beberapa waktu lalu.

PRAYA – Bakesbangpoldagri Lombok Tengah (Loteng) menyebut, pelaksanaan Pilkades serentak pada 22 September mendatang, berpotensi konflik.

Mereka pun telah meminta kepolisian, TNI, Satpol PP dan Badan Keamanan Desa (BKD) melakukan deteksi dan antisipasi dini, sebelum permasalahnnya meluas kemana-mana.

a�?Itu hasil laporan dan pemantauan perkembangan Pilkades, yang kami laksanakan di 15 desa di Loteng,a�? kata Kepala Bakesbangpoldagri Loteng HM Suhardi pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Ia mengatakan, ke 15 desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak itu, memiliki potensi konflik yang sama. Khususnya, pada saat pencoblosan, penghitungan surat suara dan penetepan kepala desa (kades) terpilih.

Desa yang perlu diantisipasi sejak dini, melalui peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yaitu, di Kecamatan Jonggat, di Desa Puyung. Praya Barat Daya di Desa Ranggagata dan Pandan Indah.

a�?Kunci dari penyelesaikan setiap masalah yang ada yaitu, ikuti aturan main. Itu saja,a�? tekannya.

Aturan itu, lanjutnya sudah tertuang jelas dan rinci dalam Perda Nomor I Tahun 2016 tentang, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Tahapan yang ada pun, wajib mengikuti aturan yang dimaksud, tidak boleh terpisahkan dalam lembaran aturan.a�?Kalau pun ada masalah, mohon diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat. Jika tidak bisa, jalur hukum.

Jangan bertindak anarkis,a�? serunya.Dari catatan yang ada, tambah Suhardi sebelum Pilkades serentak digelar pada Kamis mendatang.

Sudah banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan warga desa dan para calon, mereka mendatangi kantor desa, kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), gedung DPRD Loteng.

a�?Ingat, kalah dan memang itu hal biasa dalam berdemokrasi. Sehingga siapa pun yang terpilih nantinya, harus kita dukung bersama. Bukan sebaliknya, membuat gejolak,a�? seru Suhardi.

a�?Artinya, kalau ada yang merasa tidak puas, dianggap cacat hukum atau bermasalah dan sebagainya, mohon diselesaikan melalui jalur hukum saja,a�? sambung Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar, terpisah.

Kendati demikian, kata Qomar Pemkab, dewan, kejaksaan, pengadilan dan kepolisian sepakat, tidak akan membawa setiap persoalan tersebut ke meja hijau. Cukup diproses sesuai dengan catatan payung hukum yang ada.

a�?Sejak awal, kami sudah mengingatkan aparat keamanan dan Bekesbangpoldagri, untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dini,a�? katanya.

a�?Kita sama-sama berharap, agar pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini berjalan lancar, aman dan tertib,a�? tambah Politisi Demokrat tersebut.(dss/r2)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost