Lombok Post
Headline Metropolis

Berubah Setelah Keluar dari Ruang Sekda

bidari
SPA BIDARI: Terlihat seorang pegawai SPA Bidari duduk di ruang tunggu, Senin (19/9).

MATARAM – Tak segarang sebelumnya. Kepala BPMP2T Kota Mataram, Cokorda Sudira Muliarsa, tiba-tiba melunak. Setelah sebelumnya menunjukan gelagat kurang suka dengan pernyataan Satpol PP Kota Mataram yang menyebut telah mengeluarkan rekomendasi yang isinya, menolak hotel Bidari beroperasi dan siap menunjukan bukti-bukti perizinan Bidari pada media, Cokorda berubah fikiran.

Sebelumnya, Dinas Sosial Tenaga, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), BPMP2T, Dinas Kebudayaan dan Paariwisata (Disbudpar), BPMP2T dan Satpol PP menggelar rapat tertutup di ruang sekda. Usut punya usut, salah satu pembahasan adalah terkait perizinan bidari. a�?Iya, salah satunya,a�? kata Cokorda, pada koran ini.

Meski kemudian, ia juga mengatakan tidak hanya evaluasi untuk Bidari, tetapi perizinan semua Hotel di Kota Mataram secara menyeluruh. Namun, setelah menjanjikan akan mengespose data terkait perizinan, Cokorda berubah fikiran. Ia memilih untuk menyimpan data dan akan memberikannya suatu saat nanti.

Tapi dari penjelasan Cokorda, ia mengisyaratkan jika benar Bidari tidak melengkapi diri dengan perizinan-perizinan yang lengkap. Namun, karena kurangnya fokus perhatian dari pemerintah dalam mengawasi izin perhotelan di Kota Mataram, celah itu lantas menjadi awal pelanggaran perizinan terjadi.

a�?Intinya kami berterima kasih diingatkan media, sekarang kami akan bekerja untuk mengevaluasi perizinan hotel di Kota Mataram, jadi terkait data akan kami siapkan (tapi tidak hari ini),a�? ujarnya diplomatis.

Sesuai perintah Sekda, BPMP2T juga rencananya akan menerbitkan surat untuk memanggil pelaku perhotelan di Kota Mataram. agar mereka segera melengkapi diri dengan perizinan yang lengkap jika tetap membuka usaha di Kota Mataram.

a�?Makanya, saya kerja dulu. Kasih saya kerja dulu untuk perbaiki (kekurangan perizinan) itu,a�? pintanya.

Disamping menolak mengekspose perizinan milik Bidari, Cokorda juga enggan membahas surat rekomendasi yang diterbitkan satpol PP, terkait usaha Bidari Hotel. Ia selalu menghindar membahas legalitas usaha Bidari hingga dampak rekomendasi itu pada perizinan untuk hotel itu.

a�?Yang jelas teman-teman (perhotelan) kita ada kekurangan. Dari segi IMB dia punya. Dari SIUP iya. Tapi SIUP dulu. Sekian tahun tidak pernah diperbaharui,a�? bebernya.

Sementara terkait, minuman keras atau minuman beralkohol (Minol), Cokorda menegaskan perizinan itu ada di mereka. Apalagi untuk hotel dengan status pelayanann bintang tiga. Selama memenuhi syarat, bukan tidak mungkin, hotel tersebut memang diberikan izin menjual minol.

Senada, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram Abdul Latif Najib mengakui jika pembahasan dalam rapat pagi kemarin, membahas tentang perizinan hotel di Kota Mataram. Termasuk desas-desus pelanggaran izin usaha yang dilakukan Bidari Hotel.

a�?Iya kami perlu telusuri kebenaran soal sertifikasi hotel bintang tiga yang didapat Bidari Hotel dari tim independen Bali itu,a�? kata Najib.

Penelusuran penting dilakukan untuk memastikan sertifikasi itu benar-benar dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terpercaya. Jangan sampai, ada manipulasi data atau hanya klaim sepihak jika tim independen itu benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional.

Jika memang, tim independen yang mengeluarkan sertifikasi itu punya kredibilitas dan diakui pemerintah pusat, maka tidak ada alasan bagi Disbudpar untuk menolak mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin.

a�?Iya jika memang tim sertifikasi itu, bekerja profesional dan terpercaya tentu kami akan keluarkan rekomendasi terkait perizinan hotel itu pada BPMP2T (untuk penerbitan izin usahanya),a�? ulas Latif.

Secara tidak langsung, langkah pengawalan penerbitan izin ini, diakui belum maksimal dilakukan pemerintah Kota Mataram, selama ini. Sehingga, izin-izin yang keluar, cenderung menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu menimbulkan persoalan yang panjang dan rumit. a�?Iya, itu yang harus kita benahi dulu,a�? imbuhnya.

Namun terkait Minol dan Patner Song (PS) yang disiapkan Bidari Hotel, dari segi budaya Latif tetap keukuh menolak. Ia menganggap minol dan PS tidak mencerminkan semangat Kota Mataram dengan moto Maju, Religius dan Berbudaya. Bahkan ia memastikan, Wali Kota Mataram pun tidak akan membiarkan Kota Mataram, menjadi surga para penikmat alkohol dan wanita penghibur.

a�?Saya rasa pak Wali juga tidak setuju soal itu. jelas-jelas itu bertentangan dengan semangat Kota Mataram,a�? ujarnya.

Hanya saja dalam kasus Bidari Hotel, Latif terlihat galau. Ia tak konsisten mengambil sikap dengan menyebut persoalan Minol dan PS di Bidari sebagai bagian dari kelengkapan fasilitas hotel bintang tiga.

a�?Iya itu kan bagian dari fasilitas dan pelayanan hotel bintang tiga, tidak masalah kalau disediakan untuk para tamunya. Yang salah jika, minol dan PS itu disediakan untuk orang luar secara umum,a�? dalihnya.

Sementara itu, pihak hotel Bidari menolak terus dipersalahkan. Kemarin, menejemen hotel menunjukkan segepok izin yang sudah dikantongi terkait sejumlah hal yang kini diributkan.

“Biar berkas itu yang menjelaskan, sekarang saya tak banyak bicara,a�? kata Owner Hotel Bidari Gde Gunanta.

Asisten FB Manager Hotel Bidari Lalu Darmawan merincikan satu demi satu izin yang sudah mereka kantongi. Yang pertama adalah surat rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan atau kegiatan sarana pariwisata akomodasi perhotelan yang sudah diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram. Ada juga Iizn Mendirikan Bangunan (IMB), selain itu ia menunjukkan pula izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan BPMP2T.

Tak cukup dengan itu, ada pula izin gangguan (HO) dan sertifikat laik operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Izin lokasi hingga sertifikat hotel bintang tiga yang sudah dikantongi juga diperlihatkan.

a�?Izin kami lengkap,a�? klaimnya sambil menunjukkan satu map penuh berisi berkas.

Bahkan untuk penjualan minuman beralkohol, pihaknya juga sudah memiliki dasar yang dirasa kuat.A� Melalui BPMP2T, tertanggal 11 Pebruari, hotel tersebut sudah memiliki hak menjual minuman memabukkan itu.

a�?Saya sendiri yang urus sana-sini sampai ini terbit,a�? ujarnya sambil menjelaskan kesusahan saat pengurusan beberapa waktu lalu.

Sayangnya, ada dua izin yang tidak bisa ditunjukkan pihak Bidari. Pertama, izin keberadaan wanita pendamping karaoke dengan pakaian seksi si hotel itu. Kedua terkait digelarnya party hingga dini hari di hotel itu layaknya sejumlah diskotik di Senggigi, Lombok Barat.

Namun, terkait wanita seksi pendamping tamu karaoke, pihak Bidari membantah belum memiliki izin. Surat keterangan tercatat dari Dinsosnakertrans Mataram menurutnya menjadi dasar adanya sejumlah wanita yang mereka sebut PR itu.

Perihal surat yang sudah habis masa berlakunya 26 Mei itu, diakui akibat sejumlah kendala. PR yang dipekerjakan tak semuanya bekerja di sana hingga satu tahun. Bahkan kini semua sudah berganti dengan 13 PR baru.

Dia mengaku bingung dengan aturan tersebut. PR yang mereka datangkan dari Pulau Jawa ada yang hanya bekerja beberapa bulan saja. Sementara izin yang harus dimintakan hingga satu tahun lamanya. a�?Makanya kami belum peranjang,a�? kelitnya.

Surat keterangan tercatat itulah yang menjadi dasar pihaknya mempekerjakan sejumlah wanita di bagian karaoke. Mereka bertugas melayani tamu selama bernyanyi di sana saat malam hingga dini hari. Termasuk juga menemani tamu bernyanyi.

Namun secara pakaian menurutnya sudah sangat rapi dan tak lagi seronok seperti beberapa waktu lalu. mereka menurutnya menggunakan seragam resmi dengan celana panjang yang rapi. Hanya pakaian saja yang diakui tak berlengan dan sesekali menggunakan celana pendek. a�?Itu sesekali, sesuai tema,a�? ujarnya.

Namun penafsiran Bidari berbeda dengan Kadis Sosnakertrans Mataram H Ahsanul Khalik perihal surat keterangan tercatat. Menurutnya surat itu tak bisa dijadikan dasar mempekerjakan wanita untuk menemani tamu bernyanyi di tempat karaoke hotel itu. Pasalnya dalam surat itu, tak satupun keterangan menyebutkan untuk menemani tamu berkaraoke ria.

“Itu untuk pekerja Hotel Bidari dengan posisi PR,a�? tegasnya.

Ditambahkan saat pembuatan keterangan, tugas dari PR di hotel itu adalah mengantarkan tamu hotel makanan. Izin juga baru diberikan setelah tiga kali dilakukan pengecekan, dan saat itu yang ditemukannya PR hanya bertugas di hotel untuk mengantar makanan.

“Tak ada sedikitpun menyebutkan hotel boleh menyiapkan wanita mendampingi tamu nyanyi di karaoke,a�? tegasnya.

a�?Yang pasti surat keterangan tercatat kami tak ada untuk mendampingi orang nyanyi,a�? katanya kembali memberi penekanan.

Dalam klausul surat itu, ia juga menjelaskan adanya kewajiban menjaga harkat dan martabat wanita yang dipekerjakan saat malam hari. a�?Jelas izin itu sudah mati,a�? tegasnya lagi.

Perihal penindakan terhadap penyimpangan, ia mengatakan menyerahkan sepenuhnya pada aparat terkait. Pihaknya hanya mengeluarkan surat dan melakukan pengawasan sesuai tupoksi. (zad/yuk/r5)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost