Lombok Post
Metropolis

Dewan Tolak Pemotongan Dividen

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi

MATARAMA�– DPRD NTB kecewa dengan kinerja Bank NTB. Bank daerah ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga keuntungan yang diberikan ke daerah belum sebanding dengan modal yang dikelola.

Selain itu, langkah Bank NTB yang memotong dividen Pemprov NTB juga dianggap menyalahi prosedur. Penerimaan dari PT Bank NTB yang dituangkan dalam APBD PerubahanA� 2016 sebesar Rp 29 miliar. Ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena seharusnya Bank NTB menyetor dividen secara bruto sebesar Rp 59 miliar.

a�?Apabila hal tersebut tidak disesuaikan pada nilai yang sebenarnya. Maka Banggar tidak sependapat dengan eksekutif terhadap struktur APBDP 2016,a�? tagas Humaidi, Anggota Bandan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, kemarin (19/9).

Dividen Rp 59 miliar tersebut mestinya disetor semua ke kas daerah. Akan tetapi kenyataanya keuntungan tersebut telah dipangkas menjadi keuntungan yang ditunda. Banggar juga tidak bisa membenarkan alasan pemotongan Rp 29 miliar untuk penyertaan modal. Mestinya dana tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kas daerah. a�?Seharunya tindakan itu tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh Bank NTB,a�? tegas Anggota Banggar NTB Humaidi, kemarin (19/9).

Dewan juga menilai, kinerja direksi Bank NTB yang belum optimal, sehingga masyarakat sangat sulit mengakses pelayanan Bank NTB. Hal ini membuat rendahnya keuntungan yang disetor ke daerah dan tidak sesuai dengan modal yang dikelola.

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi menambahkan, keputusan Bank NTB melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memangkas dividen tidak bisa dibenarkan. Jika mereka mau memasukkan dividen tersebut sebagai tambahan penyertaan modal mereka harus menyetorkan seluruh hak dividen Pemprov NTB sebesar Rp 59 miliar terlebih dahulu, baru dianggarkan kembali sebagai penyertaan modal. Meski diputusakan melalui RUPS, tetapi ada aturan lain yang lebih tinggi seperti Perda yang dilanggar. a�?Kami sangat menyayangkan pemotongan dividen yang merupakan hak pemerintah daerah,a�? ujarnya.

Menjawab hal ini, Wakil Gubernur NTB HM Amin mengatakan, masukan dewan tersebut akan menjadi perhatian khusus pemerintah. Pihaknya akan mengkaji lebih dalam, sebab di dalamnya juga ada keputusan pemegang saham.

a�?Kita akan coba evaluasi dan kita sempurnakan, kita dalami dululah,a�? katanya.

Meski banyak kritikan atas pelayanan, namun menurut Amin, Bank NTB juga sudah banyak menorehkan prestasi di beberapa aspek. Sehingga mampu mengangkat nama baik daerah. Menurutnya sisi ini juga harus dilihat sebagai perbandingan untuk menilai kinerja bank daerah tersebut. (ili/r7)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost