Lombok Post
Headline Tanjung

Perlu Solusi Jangka Panjang

kekeringan
Ilustrasi/Lombok Post

TANJUNGA�– Lombok Utara termasuk salah satu daerah yang menjadi langganan kekeringan. Tahun ini, tercatat sekitar 14 ribu lebih kepala keluarga atau 39 ribu jiwa terkena dampak kekeringan. Mereka tersebar di 101 dusun, 23 desa dan 5 kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara Raden Tresnawadi mengatakan, kekeringan di masyarakat bersifat laten. Karena setiap tahun selalu terjadi. a�?Sekitar 40 persen warga tinggal di dataran tinggi. Tetapi meskipun di Bayan banyak mata air, masih juga mengalami kekurangan air bersih,a�? ujarnya.

Dijelaskan, pada situasi tersebut penanganan kekeringan harus terintegrasi antara BPBD selaku leading sektor. BPBD dibantu SKPD terkait teknis sarana dan prasarana. Selain itu, pihak desa juga diharapkan memiliki kepekaan dalam memberikan penanggulangan.

Di beberapa desa, optimalisasi layanan air bersih dapat diupayakan melalui keberadaan PAMDes yang dikelola BUMDes setempat seperti Desa Rempek. Sehingga bisa mengurangi ketergantungan air bersih dari suplai pemerintah. Ini berkat kesiapsiagaan masyarakat membangun jaringan air bersih memanfaatkan sumber air yang ada.

Menurut Tresnawadi, pimpinan daerah juga sudah menerbitkan SK No. 1 tahun 2016 terkait Siaga Darurat Kekeringan. a�?Kita ingin desa juga terlibat menanggulangi dengan menyiapkan pipanisasi melalui dana ADD dan DD,a�? sambungnya.

Kondisi geografis tentu sangat menyulitkan penanggulangan mengandalkan keberadaan PDAM. Terlebih, jaringan PDAM hanya berada di wilayah dataran rendah dan padat penduduk.

Oleh karena itu, peran serta SKPD terkait seperti Bappeda, Dinas PU atau instansi teknis lainnya diperlukan untuk mengkaji kemungkinan solusi paling efektif mengurangi dampak kekeringan.

Untuk jangka panjang, setidaknya diharapkan titik yang rawan atau dampak kekeringan dibuatkan program melalui SKPD dalam bentuk penyediaan sumur bor, embung, maupun penyediaan prasaran perpipaan.

Lebih lanjut, Tresnawadi mengatakan, masalah kekurangan air bersih di Lombok Utara cukup unik, karena tidak hanya terjadi di musim kemarau. Tetapi di musim hujan masyarakat juga mengajukan permohonan air bersih.

Melihat hal tersebut, BPBD memberikan solusi jangka pendek dengan memberi suplai sesuai permintaan. Selain itu juga dengan serta menyiapkan tandon. a�?Ada 24 tandon yang kita siapkan dengan sistem pinjam pakai ke titik yang prioritas,a�? pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Pemprov NTB I Gusti Bagus Sugiharta dalam rakor bersama Pemkab mengungkapkan, untuk mengatasi kekeringan ini pemda harus memiliki maping (pemetaan) terkait kebutuhan air bersih.A�A�A�A� Kemudian gambaran waktu titik-titik rawan kekeringan ini dilanjutkan ke Pemprov. a�?Kalau sudah ada gambaran penanganan, misalnya dengan sumur bor atau embung rakyat tinggal diajukan ke pemprov untuk ditindaklanjuti,a�? katanya. a�?Kata kuncinya harus duduk bersama antara pemda dengan pemprov,a�? imbuhnya.

A�Ditambahkan, untuk masalah kekurangan air bersih ini perlu ada kesadaran dari masyarakat agar tidak selalu mengandalkan pemerintah.. Misalnya memberikan kendaraan tangki atau penampungan air dan dikelola masyarakat. a�?Sehingga mereka berdayakan sendiri kebutuhan air bersih. Dengan begitu masyarakat tidak manja. Intinya harus ada maping kalau mau mobile ya sudah setiap tahun harus disalurkan air bersih,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Baru Satu Kabupaten Ajukan UMK

Redaksi LombokPost