Lombok Post
Metropolis

Dinsosnakertrans Ogah Jadi Keledai

bidari
CARI KAMAR: Seorang pengunjung memasuki area lobi Hotel Bidari, kemarin. Belakangan hotel ini diterpa permasalahan izin.

MATARAM -A�Pemerintah menegaskan akan semakin selektif mengeluarkan Surat Keterangan Tercatat untuk pekerja perempuan di malam hari. Mereka tampaknya tak mau jadi keledai. Yang berkai-kali dikibuli pengusaha.

Ya, saat ribut-ribut terkait keberadaan patner song (PS) di Bidari Hotel sekitar setahun lalu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram H Ahsanul Khalik, memang cukup tegas. Dia bahkan mengawal pemulangan sejumlah PS.

Sayangnya, pengusaha yang dihadapi Khalik bukan pengusaha biasa. Tapi, luar biasa lihainya. Sebab, setelah diusut, ternyata yang dipulangkan waktu itu, hanya PS yang memang kontrak kerjanya berakhir.

Sejak saat itu pula, Bidari tidak pernah benar-benar meniadakan PS di sana. Bahkan, dari hasil pantauan Lombok Post, jumlahnya semakin banyak dan pakaiannya semakin minim.

Kenapa bisa aman? Tak lain karena rekomendasi mempekerjakan wanita di malam hari yang dikeluarkan Dinsosnakertrans. Pihak Bidari sendiri mengakali dinas yang dipimpin Khalik itu dengan cara mengubah nama. Dari PS menjadi PR (public relation).

“Belajar dari kejadian ini, tentu ke depan kita akan sangat selektif,a�? ujar Khalik, kemarin.

Dia menegaskan, siapapun yang mengajukan jika tak memenuhi syarat, pasti ditolak. Sebaliknya jika sesuai peraturan yang berlaku dalam UU, tak ada alasan pihaknya menghalang-halangi apa lagi menolak.

“Nanti dilihat (dipelajari, Red) jenis pekerjaannya,a�? sambungnya.

Lantas bagaimana dengan Hotel Bidari yang rencananya akan kembali mengajukan Surat Keterangan Tercatat? Ahsanul tak memberi jawaban pasti. Namun menurutnya sesuai berita Lombok Post kemarin, fasilitas karaoke di hotel itu sudah ditutup, sehingga tidak boleh ada lagi pekerja perempuan malam hari. a�?Apa lagi mau dikasi,a�? katanya membalas pertanyaan dengan pertanyaan lain.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Mataram Mansur juga menyoroti Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan atau Kegiatan Sarana Pariwisata Akomodasi Perhotelan milik Bidari. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan 21 Juli 2014 tersebut, tertulis apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain, proses, kapasitas, bahan baku, bahan penolong atas usaha, kegiatan, dan sejumlah faktor lain yang mengakibatkan perubahan lingkungan sangat mendasar, maka dokumen baru wajib disusun.

“Ingat 2014 lalu surat ini keluar ketika status Bidari masih hotel melati, sekarang dia sudah hotel bintang tiga. Artinya ada sejumlah perubahan,a�? analisanya.

Sayangnya Kepala BLH Kota Mataram M Saleh saat coba dimintai keternagan sedang tak berada di kantor. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost