Lombok Post
Bima - Dompu Headline

Komnas HAM Selidiki Konflik PT SA

FOTO BERSAMA: Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri (tengah), Komisioner Komnas HAM Prof. Hafid Abbas foto bersama dengan pimpinan SKPD, BPN, PT SA dan anggota dewan di ruangan kerja bupati.

BIMAA�– Komnas HAM menyikapi sengketa lahan antara warga Oi Katupa dengan PT Sanggar Agro (SA). Mereka menurunkan tim yang diketuai Prof. Hafid Abbas untuk mengecek lahan garapan PT SA.

Komnas HAM ingin memastikan apakah investor itu mengambil hak warga atau tidak. ”Selain bertemu dengan kami, Komnas HAM telah turun mengecek lahan dan bestek pembangunan PT SA,” ungkap Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, kemarin.

Dikatakan, kedatangan tim Komnas HAM untuk memediasi. Mediasi dilakukan karena ada komunikasi yang terputus antara warga dengan PT SA.

”Hari ini Komnas HAM bertemu dengan saya, BPN dan PT SA,” katanya.

Ibu dua anak ini memastikan, PT SA tidak melakukan pelanggaran kemanusiaan. Sebaliknya, pemerintah daerah yang mendorong investor masu untuk mengelola sumber daya alam di Tambora. Sehingga dapat mengangkat ekonomi warga setempat.

”Pemerintah ingin yang terbaik untuk masyarakat. Soal sengketa lahan itu sedang kita bahas, supaya tidak ada yang dirugikan,” terangnya.

Komisioner Komnas HAM, Prof Hafid Abbas mengatakan, sudah mengecek lokasi PT SA di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora. Pengecekan itu menindaklanjuti laporan warga tahun 2015 lalu.

”Kita sudah turun ke lokasi mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan,” terangnya.

Hafid enggan menjelaskan data apa saja yang telah dikumpulkan. Sebaliknya, ia meminta pemerintah setempat memfasilitasi persoalan warga dengan PT SA.

”Saya kira ini karena komunikasi yang belum nyambung,” ujarnya.

Hafid menyarankan persoalan di Desa Oi Katupa harus dicarikan solusi terbaik. Warga tidak boleh dikorbankan, begitu juga dengan PT SA.

”Kita akan telaah masalah ini dalam bentuk rekomendas supaya menjadi bahan pertimbangan kepala daerah,” pungkasnya. (dam/r4)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost