Lombok Post
Headline Tanjung

Kursi Sekda Suardi ‘Digoyang’

juru bicara koalisi anggota DPRD pendukung dan pengusung Nasa, M Sainur di ruang Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara

TANJUNG – Sejumlah anggota dewan menilai saat ini eksekutif dan legislatif Lombok Utara kurang harmonis. Kinerja Sekda Lombok Utara dituding jadi penyebabnya. Untuk itu, koalisi anggota DPRD pendukung dan pengusung paket Nasa (Najmul Akhyar-Sarifudin) mendesak bupati untuk melakukan evaluasi dan mengganti sekda

Sebanyak 14 orang anggota DPRD Lombok Utara yang berasal dari enam parpol pengusung dan pendukung Nasa menilai sekda tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terlebih sekda juga menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

a�?Beberapa bulan terakhir harmonisasi antara eksekutif dan legislatif semrawut. Ini karena sekda tidak bisa menjaga hubungan baik antara kami dan eksekutif,a�? ujar juru bicara koalisi anggota DPRD pendukung dan pengusung Nasa, M Sainur di ruang Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara, kemarin (21/9).

Ditambahkan, sekda terkesan menganggap anggota DPRD sebelah mata. Ini terlihat dari tidak pernah hadirnya sekda dalam pertemuan dengan legislatif. Seperti, A�rapat-rapat pansus dan klarifikasi atas permintaan hearing kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, Sainur mengungkapkan, sekda juga kerap kali membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mentok. Padahal dalam hal ini bupati dan wakil bupati sudah mendukung.

a�?Tidak hanya kami yang ingin sekda diganti. 75 persen anggota DPRD juga berkeinginan sama,a�? kata politisi PAN ini.

Selain karena tidak bisa membina hubungan antara eksekutif dan legislatif, masa jabatan sekda yang sekarang juga sudah lebih lima tahun. Sehingga perlu ada penyegaran.

a�?Kami harap bupati bisa menindaklanjuti secepatnya. Sebelum pembahasan APBD murni 2017, kami sudah harus berhadapan dengan Ketua TAPD yang baru,a�? harapnya.

Menurut pandangan dewan, visi misi bupati dan wabup dalam lima tahun ke depan bisa terkena dampak. Terutama jika sekda tidak bisa menjalin hubungan baik dengan DPRD.

a�?Keberadaan sekda merupakan pertaruhan bagi penerapan visi misi. Kami undang saja tidak pernah mau hadir,a�? keluhnya.

Terpisah, Sekda Lombok Utara H. Suardi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya menanggapi santai tudingan DPRD tersebut. Baginya, pergantian sekda tetap merujuk pada regulasi yang mengatur aparatur sipil negara (ASN).

a�?Kan ada evaluasi. Bukan kita yang melakukan evaluasi tapi provinsi,a�? cetusnya.

Ditambahkan, untuk pergantian sekda seharusnya setiap pihak membaca aturan di ASN. Di mana jika memang jabatan sekda kosong harus ada pansel. Sedangkan, jika masih aktif harus ada evaluasi dan pihaknya sudah melakukan evaluasi.

a�?Kalau user (bupati) masih memandang bisa diperpanjang, ya user tinggal permakluman saja. Ini kan jabatan karir bukan jabatan politik,a�? tandasnya.

Sekda juga membantah tudingan jika dirinya menjadi penyebab kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan dewan. Ia mengklaim, sejauh ini telah menjalankan tugas sesuai kewenangan.

Terkait, masa jabatan sekda selama lima tahun seperti diatur dalam ASN, Suardi mengakui hal tersebut. Akan tetapi selama dipandang diperlukan, masih bisa diperpanjang bupati. a�?Semua kan tergantung user,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost