Lombok Post
Headline Praya

Borok Pembangunan LIA Terungkap

PINTU MASUK: Inilah pintu masuk area Lombok International Airports di Praya, Lombok Tengah beberapa waktu lalu.

PRAYA – Proses pembebasan lahan pembangunan Lombok International Airport (LIA) di Praya, Lombok Tengah (Loteng) disorot Komnas HAM.

Mereka mengaku menemukan kejanggalan yang dilakukan pihak terkait, yang harus dipertanggungjawabkan secara moril dan material. Salah satunya, intimidasi yang menimpa beberapa warga Desa Ketare, Tanak Awu dan Desa Penujak.

“Kami turun ke Loteng ini, tepatnya di tiga desa di lingkar bandara, karena ada laporan masyarakat yang masuk ke meja Komnas HAM,” kata Komisioner Komnas HAM RI Hafid Abbas, (22/9) kemarin usai menggelar pertemuan di ruang rapat kantor bupati.

Didampingi Sekda Nursiah. Hafid mengatakan, beberapa komisioner Komnas HAM telah melaksanakan investigasi dan wawancara langsung kepada korban.

Kesimpulannya, ada sebagian pemilik tanah yang mengalami kekerasan psikis dan A�fisik. “Kamin turun murni mengadvokasi korban, bukan mencari siapa pelakunya,” kata Hafid.

Dari cerita mereka, lanjutnya pemilik lahan dipaksa untuk menjual atau melepas lahannya ke pemerintah. Konon mereka yang menolak sempat dipenjara dan disiksa berhari-hari.

Tidak itu saja, mereka diteror. Suasana kala itu, kata Hafid cukup mencekam, situasinya pun bertambah parah karena pemerintah terkesan otoriter.

A�”Itu terjadi sejak 20 tahun yang lalu,” katanya.

Kondisi seperti itu, kata Hafid membuat sebagian pemilik lahan terpaksa menjual lahannya dengan harga yang sudah ditentukan pihak terkait, bukan berdasarkan hasil perhitungan harga standar yang sebenarnya. “Namun, kami tidak mau terlalu dalam membicarakan soal itu. Tapi, menyangkut korban saja,” katanya.

Atas laporan dan temuan Komnas HAM itu, tambah Hafid maka pihak yang berwenang yang telah melakukan kebijakan pembebasan lahan dan pembangunan bandara, agar melakukan ganti rugi dalam bentuk material terhadap korban. “Lebih lanjut, kami akan laporkan hal ini ke Presiden,” tegasnya.

Ia menekankan, secara administrasi dan aturan hukum yang ada, proses pembebasan lahan pembangunan bandara tersebut tidak ada masalah. Kecuali, persoalan psikis dan fisik yang menimpa warga itu saja. “Mohon pemerintah membantu mengobati psikis mereka,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekda Loteng Nursiah mengatakan siap melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM. Kecuali, berbicara ganti rugi secara material.

“Karena, proses jual beli yang dilaksanakan pemerintah sebelumnya, sudah sesuai prosedur hukum. Tidak ada yang dirugikan dan dilanggar,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, guna membicarakan tindaklanjut apa yang akan disiapkan pemerintah. “Mohon kami diberikan waktu,” kata orang nomor satu di jajaran birokrasi Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut.

Senada dikatakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Slameto Dwi Martono. Dikatakannya, bukti dokumen jual beli, ganti rugi, kesepakatan harga dan surat pernyataan tidak mempermasalahkan proses yang ada, tertuang dalam arsip BPN. “Kami masih menyimpannya dengan rapi dan aman,” katanya.

Kalau pun ada sebagian warga yang mempermasalahkan, kata Slameto hal itu wajar saja terjadi. Karena potret semacam itu terjadi juga di bebarapa desa di wilayah selatan Loteng.

Sebut saja, di Desa Selong Belanak, Tumpak maupun Prabu. “Yang mempermasalahkan sengketa lahan ini, seringkali datang dari ahli waris,” katanya.

Berbicara pembebasan lahan di bandara, tambah Slameto pemerintah kala itu, membayar lahan masing-masing warga sebesar Rp 21 juta per hektarenya.

Di buktikan dengan berita acara serah terima anggaran kepada pemilik lahan. “Proses pembayarannya langsung dan tunai, tidak melalui pihak ketiga,” katanya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost