Lombok Post
Metropolis

Pemerintah Jangan Lembek

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Ruslan Turmuzi

MATARAM – Anggota Komisi IV DPRD NTB Ruslan Turmuzi menilai pemerintah terlalu lembek dalam mengangani tambang liar. Tidak adanya tindakan tegas membuat penambang semakin merajalela menggali gunung-gunung tanpa terkendali. a�?Ini hanya masalah ketegasan dari pemerintah,a�? kata politisi PDIP ini.

Saat ini tercatat 71 izin pertambangan rakyat (IPR) dengan luas 693,20 hektare tersebar di Lombok dan Sumbawa. Tetapi di luar itu, masih ada beberapa lokasi yang tidak tercatat resmi atau beraktivitas secara ilegal, seperti di Gunung Perabu Lombok Tengah.

Menurut Ruslan, jika merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pertambangan hanya ada di Pulau Sumbawa. Sementara di luar itu tidak diperbolehkan ada penambangan. Kalaupun Pulau Lombok memiliki potensi untuk pertambangan, maka sebaiknya pemerintah bisa mengelolanya dengan menjadikannya tambang rakyat. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan arahan dan pembinaan kepada penambang-penambang rakyat agar tidak sembarangan merusak alam. a�?Diarahkan sesuai dengan aturan yang berlaku,a�? sarannya.

Dengan akan diserahkannya masalah izin pertambangan ke Provinsi NTB, ia berharap pengendalian bisa lebih optimal. Dalam hal ini, perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten dan masyarakat.

Jika merujuk pada aturan, aktivitas penambangan harusnya distop. Walaupun ada dampak-dampak yang perlu dipertimbangkan, seperti dampak sosial ekonomi. Pemerintah juga harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Paling tidak mereka tidak liar, tetapi penambang rakyat ini tercatat dan terorganisir. Apakah dengan membentuk badan hukum, koperasi, mungkin juga dengan memberikan mereka bantuan modal. a�?Tapi dengan catatan mereka mengikuti apa yang diarahkan pemerintah,a�? katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Muhammd Husni mengatakan, tidak mudah menertibkan kawasan penambangan liar. Sebab penutup pertambangan tidak semudah yang lain. Di sini, pemerintah harus hati-hatiA� karena penambang-penambang ini juga merupakan masyarakat yang mencari makan dengan jalan itu. Mereka bertaruh nyawa demi mendapatkan emas.

Selain itu, jumlah personel juga sangat terbatas sehingga butuh kerja sama dengan aparat keamanan. Mulai dari polisi hingga TNI, pemerintah kabupaten hingga tokoh masyarakat. Biaya penertiban juga tidak murah, butuh perencanaan anggaran yang memadai. Kemungkinan penertiban bisa dilakukan tahun depan bila sudah ada anggarannya.A� a�?Harus menggunakan tim, tidak bisa sembarangan,a�? ujarnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Rajin Blusukan ke Sejumlah Sentra Kerajinan Tenun

Redaksi LombokPost

Kreatif..!! Babinsa di Mataram Ganti BBM Motor Dengan Elpiji 3 Kg

Redaksi LombokPost

Ada Kemungkinan Passing Grade Diturunkan

Redaksi LombokPost

Anggota Pokmas Harus Lebih Rajin

Redaksi LombokPost

Mantap, Wali Kota Ingin UMK Naik

Redaksi Lombok Post

Peserta Tes CPNS Dilarang Bawa Jimat

Redaksi Lombok Post