Lombok Post
Metropolis

Good Bye, Bangket!

sawah

MATARAMA� -A� Sepuluh atau dua puluh tahun kedepan, sawah di Kota Mataram diprediksi hanya jadi kenangan. Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menghalalkan lahan abadi dieksekusi jadi lahan pemukiman, kantor, tempat usaha dan berbagai bangunan lainnya.M

Jika, revisi Perda RTRW berjalan lancar, sudah pasti, para investor atau tuan tanah yang memiliki lahan dan modal, yang selama ini terjerat aturan RTRW lama, berlomba-lomba membangun pusat perdagangan dan jasa.

Memang, nasi belum jadi bubur, sebab revisi Perda RTRW ini, masih ada kemungkinan untuk berubah. Syaratnya, para anggota parlemen, berubah fikiran dan meminta draf RTRW yang baru harus menyelamatkan persawahan di ibu kota provinsi NTB ini.

a�?Ya bebaslah orang (membangun). Tinggal nunggu dia (sawah) habis saja,a�? ketus Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram, H Mutawalli.

Saat dikonfirmasi media ini, Mutawalli mengaku baru saja membahas itu dengan Sekda Kota Mataram. Ancaman yang mungkin terjadi, hingga risiko persawahan di kota hanya tinggal kenangan bagi anak cucu.

Tetapi, pendekatan yang dilakukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) terlanjur berbeda dengan niat dinas pertanian yang ingin mempertahankan kawasan pertanian.

a�?Kalau kami, tetap seperti amanat Undang-undang nomor 41 tahun 2009, kan di sana diamanatkan harus ada kawasan pertanian. Tapi teman-teman dari TKPRD tetap tidak bisa mempertahankan itu,a�? keluhnya.

Keadaan Kota Mataram saat ini memang diakui semakin sempit. Nyaris tidak ada lagi ruang untuk membangun. Pilihan terakhir memang dengan melakukan revisi terhadap Perda RTRW sebelumnya yang mengikat secara tegas, zona-zona pembangunan.

a�?Ya mau tidak mau, harus ngalah,a�? kata Mutawalli pasrah.

Selain itu, TKPRD melihat pentingnya melakukan perubahan terhadap Perda RTRW, karena membandingkan produktivitas hasil, antara lahan dalam bentuk persawahan konvensional dengan dijadikan sebagai sektor perdagangan dan jasa.

a�?Lahan satu hektare dijadikan persawahan dengan dijadikan perumahan, sudah pasti lebih menguntungkan perumahan. Jadi kalau dibandingakan seperti itu, memang kalah,a�? pasrahnya.

Belum lagi, tidak ada jaminan, jika lahan itu suatu saat nanti akan dibangun menjadi area perdagangan dan jasa. Sebab, hampir sebagian besar lahan pertanian yang ada, milik para penguasaha.

Namun, berbeda dengan dinas pertanian yang coba melakukan pentingnya menyelamatkan lahan pertanian untuk kedaulalatan pangan dan kelestarian lingkungan. “Ya berubah (jadi dinas kelautan dan perikanan), tinggal bubarkan saja (dinas ini),a�? selorohnya.

Namun, kalaupun itu terjadi, dimana lahan pertanian perkotaan habis untuk area pembangunan, Mutawalli memprediksi arah pembangunan pertanian kota, tetap mengarah pada vertikultur dan holtikultura.

“Ya tidak konvensional seperti selama ini,a�? cetusnya.

Cara ini memang tetap bisa mendampingkan area pertanian dengan pembangunan kota yang cukup pesat. Disamping Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki pemerintah saat ini, juga bisa dimanfaatkan sebagai area pertanian.

a�?Dari 27 persen, RTH sekitar 10 persennya kan privat, nah sisanya itu milik pemerintah yang bisa kita pertahankan untuk area pertanian,a�? tandasnya

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, mengaku terkejut. Ia mengkritik habis-habisan jika benar revisi Perda RTRW berani menghabisi lahan pertanian dan RTH.

Ia tegas menolak. Sebab bagaimanapun, kata legislator PDI Perjuangan ini, itu bertentangan dengan semangat UU No 41 tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. a�?Kita tidak ingin revisi ini, justru bertentangan dengan undang-undang,a�? tegas Wiska.

Ia mengingatkan RTH dan lahan pertanian adalah penyeimbang pesatnya pembangunan di suatu daerah. Jika sampai itu di caplok juga untuk memuluskan banyak investasi masuk ke kota ini, ia khawatir, bencana suatu ketika akan menerjang.

a�?Kalau itu dilanggar, bisa jadi bencana, sudah banyak contoh loh,a�? kata Wiska mengingatkan.

Pada prinspinya, ia tidak mempersoalkan Perda RTRW yang dilakukan. Karena kota memang harus diselaraskan dengan pesatnya pembangunan. Namun bukan berarti boleh melanggar amanat yang sudah tertuang dalam undang-udang.

a�?Pertama soal RTH, sudah jelas pengaturannya, pemerintah harus menyiapkan 20 persen, sementara 10 persen adalah privat. Sehingga totalnya 30 persen,a�? ujarnya.

Jika saat ini pemerintah mengaku kesulitan memenuhi RTH, sebenarnya itu kesalahan yang dibuat pemerintah sendiri. Ia lantas meingatkan tentang konsep Koofesian Dasar Bangunan (KDB) dalam IMB yang sejatinya sudah mengatur, bahwa para pemilik bangunan harus menyiapkan lahannya sebesar 30 persen. Itu untuk membangun sarana pendukung dan RTH.

a�?Tapi ini kan dilanggar pemerintah sendiri. Kalau itu dipatuhi, mereka tidak akan kesulitan untuk mewujudkan RTH di kota ini,a�? kritiknya.

Pemeritah bisa saja, tidak mengeluarkan izin jika ternyata pemilik bangunan tidak memenuhi KDB. Tetapi, persoalannya, malah terkesan dibiarkan. Pemerintah Kota, tetap menerbitkan izin, meski sudah jelas-jelas tidak ada pemenuhan KDB.

a�?Lalu kedua, soal lahan abadi, itu kalau mengacu ke undang-undang lahan partanian, mau tidak mau harus tetap disisipkan dalam revisi perda RTRW,a�? ketusnya.

Wiska tak bisa membayangkan jika, lahan pertanian di Kota Mataram, juga akan disikat untuk kepentingan investasi. Padahal, meski selama ini kerap kali pemerintah menyebut sebagian besar tanah yang ada di kota adalah milik para pengusaha, namun data-data berapa persentase penguasaan pengusaha atas lahan pertanian di kota tidak pernah ia dapati dari eksekutif.

a�?Jangan-jangan orang yang disebut pengusaha itu, memang pemilik lahannya. Jangan sampai itu dijadikan alasan lah untuk membolehkan pembangunan di kota tak terkendali,a�? ujarnya.

Kalau alasannya tidak bisa mencegah pemilik lahan membangun tempat usaha, baik yang berbasis perdagangan atau jasa. Namun tentu, pemerintah bisa ngotot menghalangi itu di perizinan.

a�?Jadi kalau alasan yang disebut pak wakil (wali kota) itu, katanya bisa dituntut kalau halangi orang membangun ya memang kita tidak bisa halangi mereka, mau bangun atau tidak. Tapi kan bisa kita cegah dengan tidak mengeluarkan izin,a�? tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

22.425 E-KTP Rusak Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Bocah-Bocah Pemberani di Jembatan Kuning DADS

Redaksi LombokPost

Pokja Parkir Janji Bakal Tegas!

Redaksi LombokPost

Bergaya Fashionable Bersama Bellagio

Redaksi LombokPost

Pol PP Kecele!

Redaksi LombokPost

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post