Lombok Post
Metropolis

Protes Resmi Dilayangkan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan

MATARAM – Pemprov NTB tengah bersiap melayangkan surat protes kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atas tewasnya delapan warga NTB setelah ditembak Polisi Diraja Malaysia. Pemrpov menuntut peran pemerintah pusat mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Termasuk mengungkap kebenaran di balik penembakan.

a�?Pemprov NTB resmi melayangkan protes ke Kemenlu agar lebih greget melindungi WNI,a�? kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan, kemarin (29/9).

Ia menegaskan, surat protes tersebut kini telah siap. Isinya adalah meminta pusat lebih memerhatikan nasib warga negara Indonesia di luar negeri. Jangan sampai negara lain seenaknya membunuh warga Indonesia, tanpa sebuah proses peradilan. a�?Harapan kita supaya ada tindaklanjut investigasi,a�? katanya.

Terlepas bahwa WNI tersebut datang secara legal dan ilegal, tapi mereka tetap warga negara yang butuh perlindungan. Jika bersalah, harusnya mereka diproses secara hukum. Dibuktikan di meja hijau apakah mereka benar melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Tapi selama ini, pemerintah Indonesia hanya menerima laporan berita acara bahwa korban ditembak karena melakukan perbuatan kriminal. Tidak pernah ada upaya untuk mengusut tuntas, sehingga pihak keluarga tidak pernah mendapat keadilan.

a�?Katanya negara hadir, dimana kehadirannya kalau seperti ini,a�? katanya.

Seperti diberitakan Lombok Post, sepanjang 2016 ini sudah delapan warga NTB tewas tertembak polisi Malaysia. Jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 10 orang jika dua mayat yang tertembak polisi September ini benar adalah warga NTB.

Pemprov NTB menuntut langkah-langkah kongkrit Kemenlu dalam melindungai WNI. Jangan sampai warga Indonesia terus menerus dibiarkan tewas ditembak. Menurut Wildan, manusia itu harus tetap dihargai hak-haknya untuk hidup. Meski mereka dianggap berbuat kriminal, tetapi ada cara-cara yang lebih beradab untuk menghadapinya. Misalnya dengan menangkap atau sekedar tembakan yang melumpuhkan.

Setelah surat protes dilayangkan, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin rencananya akan mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan secara langsung terkait persoalan ini. Pemprov NTB ingin memberikan masukan dan saran, sehingga ke depan ada langah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi warga negara Indonesia.

Selain memprotes kementerian, Pemprov NTB juga meminta kepada pemerintah kabupatan/kotaA� juga lebih memperhatikan warganya. Bupati dan wali kota juga harus betul-betul memperhatikan warganya. Sebab, hulu masalahnya ada di kabupaten/kota, jika mereka diperhatikan dengan baik mungkin tidak berangkat secara ilegal ke negara orang.

Untuk hal ini, Pemprov NTB berencana mengeluarkan Surat Edaran Gubernur NTB yang berisi rincian langkah-langkah untuk melindungai warga. Mengatur hak dan kewajiban masing-masing daerah dalam upaya perlindungan terhadap warga negara. Menurutnya, semua itu perlu diatur sesuai undang-undang yang berlaku. (ili/r8)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost