Lombok Post
Headline Tanjung

Bupati Akan Buat Instruksi

Harus Dicontoh: Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar (tengah) melaporkan secara simbolis harta kekayaannya dalam sosialisasi tax amnesty di kantor bupati Lombok Utara, kemarin (30/9).

TANJUNGA�– Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar meminta pejabat SKPD dan pengusaha untuk mendaftarkan harta kekayaan dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak. a�?Nanti saya buat instruksi agar kepala SKPD dan pengusaha di Lombok Utara ikut semua,a�? ujar Najmul usai mengikuti sosialisasi tax amnesty kantor bupati Lombok Utara, kemarin (30/9).

Dalam sosialisasi yang digelar KPP Pratama Mataram Timur yang difasilitasi KADIN, tampak sejumlah pengusaha di Lombok Utara dan pejabat SKPD hadir. Dalam kesempatan tersebut Najmul Akhyar selaku warga negara wajib pajak secara simbolis melaporkan harta kekayaannya kepada pihak KPP Pratama Mataram Timur untuk diikutkan dalam program tax amnesty. a�?Pengusaha di Lombok Utara saya harap bisa ikut semua. Di sini kan yang banyak uang pengusaha,a�? katanya sambil tersenyum.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Teguh Imam Basuki menjelaskan, harta dibawah tahun 2015 yang belum dilaporkan baik dalam SPT agar segera bisa diikuti dalam program tax amnesty.

Dalam program ini masyarakat yang ikut tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Keuntungan lainnya yakni pembebasan PPH terkait proses balik nama harta kekayaan.

Untuk jadwal program tax amnesty ini diberikan kesempatan hingga tiga periode. Untuk periode pertama berlangsung pada tanggal 1 Juli hingga 30 September 2016, periode kedua 1 Oktober hingga 31 Desember 2016, periode ketiga 1 Januari hingga 31 Maret 2017.

a�?Di Lombok Utara antusias pengusaha yang ada di tiga gili sudah bagus. Namun masih banyak juga yang belum yang perlu untuk kita dorong sehingga pada kesempatan ini kita menggandeng KADIN Lombok Utara agar pengusaha yang tegabung dalam KADIN juga bisa memanfaatkan program ini,a�? jelasnya.

Sementara itu, kepada wajib pajak yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam program pengampunan pajak tersebut sampai masa periode terakhir maka secara otomatis tentu akan terkena sanksi sesuai pasal yang berlaku. Terutama ketika diketahui memiliki harta kekayaan namun belum dilaporkan. Di mana sanksinya akan diminta untuk membayar pajak dan ditambah sanksi 200 persen dari pajak yang kurang.

a�?Sampai sekarang untuk KPP Pratama Mataram Timur uang tebusan yang kita dapat dari program ini mencapai Rp 8 miliar,a�? ujarnya.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mudah mengikuti program ini, pihaknya juga melakukan sosialisasi dengan membuka pelayanan pendaftaran secara mobile. Caranya dengan berkeliling menggunakan kendaraan roda empat menyasar masyarakat yang belum melaporkan harta kekayaan. (puj/r7)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost