Lombok Post
Politika

Politik Uang Rusak Imunitas Demokrasi

BELI SUARA: Momen pilkada dimanfaatkan sebagai ajang membeli suara rakyat dalam memilih calon kepala daerah.

MATARAMA�– Politik uang (money politic) merupakan virus yang dapat merusak imunitas demokrasi yang sedang berkembang baik di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Pengamat politik Ahyar Fadli. “Jika virus ini terus berkembang maka hampir pasti sistem demokrasi akan mengeropos,” tegasnya.

Ahyar Fadli melihat politik uang ibarat penyakit lupus yang merusak sistem demokrasi dari dalam tubuhnya sendiri. Dimana sistem kerjanya menjangkiti seluruh organ dalam tubuh.

a�?Kebanyakan para pelaku politik uang adalah politisi di dalam partai politik (parpol) itu sendiri,a�? kata Ahyar, Jumat (29/9).

Kepala daerah yang dimenangkan dengan politik uang pasti tidak akan bekerja dengan baik untuk menggerakan Aparatur Sipil Negara yang melayani masyarakat. Apalagi untuk menyejahterakan masyarakat.

Sebaliknya, yang mungkin terjadi adalah kepala daerah yang dilayani. Dalam kerangka mengembalikan modal kampanye dan biaya yang sudah dikeluarkan selama pemilihan berlangsung.

Lantas siapa yang diuntungkan dengan politik uang tersebut? Tentu saja para aktor (politisi dan pemodal) yang tergabung dalam tim pemenangan pasangan calon tertentu. Jika benar pasangan itu menang, maka bisa dipastikan akan ada politik balas jasa. a�?Sehingga semua tender pembangunan yang di daerah dibagi habis oleh pemodal,a�? katanya. a�?Pada batas ini, yang buntung dan paling dirugikan adalah rakyat,a�? tambah Ahyar.

Menurut Ahyar, berkembangnya politik uang karena kemiskinan dan ketiadaan nilai demokrasi yang dimiliki rakyat. Kemiskinan ini tidak muncul tiba-tiba tetapi sengaja dipelihara untuk kepentingan kekuasaan. Parahnya, kondisi tersebut dimanfaatkan maksimal oleh politisi untuk merebut atau memenangkan kontestasi dalam pilkada.

Rakyat sengaja dibiarkan tidak melek politik. Sehingga dengan alasan kemiskinan itu pula sangat leluasa bagi koalisi aktor politik dengan pemodal menerapkan politik uang.

Diharapkan, peran media dan akademisi dapat melakukan kontrol terhadap pelaku politik uang. Apalagi Undang-Undang Pemilu sekarang secara tegas memberikan sanksi bagi calon yang terbukti melakukan politik uang. Yakni didiskualifikasi hingga ancaman pidana dan denda.

Senada, pengamat politik dari IAIN Mataram Agus mengatakan, banyak faktor mengakarnya politik uang dalam pilkada. Pertama, dari sisi pemilih yang bersifat konsumtif. Kebanyakan, masyarakat hanya memikirkan kebutuhan perut saat itu saja. Tidak memikirkan dampak jangka panjangnya. Menyebabkan politik uang kian subur.

Kedua, adanya ketakutan bagi peserta pemilu menghadapi kekalahan dalam bertarung. Ketiga, politik uang seakan telah menjadi budaya dan kebiasaan dalam pesta pemilu yang dilakukan tim pemenangan dan kandidat. Sehingga masyarakat kian terbiasa memiliki pola pikir pemilu sama dengan bagi-bagi uang.

Keempat, tak dipungkiri jika tim pemenangan dan partai politik tidak akan bekerja jika belum ada uang sebagai pelicin. Terakhir, masyarakat dibiarkan tidak melek terhadap pendidikan politi. Padahal pendidikan atau edukasi politik wajib diberikan partai politik.

a�?Parpol bertanggung jawab memberikan pendidikan politik. Serta menjadi komitmen bersama dan sepakat tidak akan lakukan politik uang untuk mencapai hakekat demokrasi,a�? tandasnya. (ewi/r7)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost