Lombok Post
Headline Metropolis

Masalah Itu adalah Kawasan Kumuh

rumah
RUMAH KUMUH: Amak Pa'i membersihkan sungai sebagai tempatnya mandi di depan tempat tinggalnya di bawah jembatan Sungai Jangkuk, Ampenan.

Salah satu permasalahan yang dialami kota metropolis adalah kawasan kumuh. Masalah ini juga mulai dirasakan Kota Mataram. Harus ada upaya, agar kawasan kumuh tidak menjadi bom waktu.

***

MATARAMA� sebagai barometer pembangunan di NTB belum lepas dari persoalan kawasan kumuh. Bahkan kawasan kumuh kini sudah tersebar di seluruh kecamatan.

Di Ampenan, kawasan kumuh teradapat di Kelurahan Ampenan Selatan, Ampenan Tengah, Banjar, Bintaro, Kebon Sari, Pejarakan Karya, dan Pejeruk. Total kawasan kumuh di kecamatan terpadat di Mataram itu mencapai 90,97 hektare. Sedang untuk Kecamatan Sekarbela mencapai 30,52 hektare yang tersebar di Kelurahan Jempong Baru, Kekalik Jaya, dan Tanjung Karang Permai. Di KecamatanTimur kawasan kumuh mencapai 9,46 hektare.

Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan dengan kawasan kumuh terluas, mencapai 92,13 hektare. Kelurahan padat seperti Gomong, Karang Baru, Monjok Barat, dan Rembiga adalah sumbernya. Termasuk di Kelurahan Dasan Agung dan Dasan Agung Baru.

Di Kecamatan Cakranegara, kawasan kumuh ada Kelurahan Cakra Barat, Cilinaya, Mayura, dan Sayang-Sayang dengan total kawasan kumuh 31,77 hektare. Tiga kelurahan di Kecamatan Sandubaya masing-masing Bertais, Selagalas, dan Turida menyumbang 48,72 hektare kawasan kumuh.

a�?Totalnya 303,47 hektare,a�? kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

Ada tujuh indikator terkait penanganan kawasan kumuh yang harus mendapat intervensi serius. Keteraturan dan kepadatan bangunan serta kelaikan kualitas hunian masyarakat harus menjadi parhatian utama. Selanjutnya menyangkut jalan lingkungan, jaringan drainase lingkungan, pelayanan air minum baku, dan pengelolaan air limbah atau sanitasi. Serta pengelolaan persampahan dan penanganan bahaya kebakaran juga harus menjadi perhatian.

Ketua Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Rino Rinaldi mengatakan, sebenarnya banyak pihak secara tak langsung sudah terlibat dalam menangani kawasan kumuh. Baznas, Dinas Sosial, Dinas PU, hingga Dinas Kesehatan terlibat dengan programnya masing-masing.

Namun pola kerja yang parsial ditambah masalah tak padunya data yang berbeda satu dengan lainnya membuat ragam upaya tampak tak berguna. a�?Awalnya kita harus mulai dari penyamaan basis data,a�? ujarnya.

Sejak 2009 sebenarnya sudah lebih dari 5.000 rumah kumuh dan tak laik huni diintervensi. Namun faktanya, hingga kini jumlahnya tak kunjung habis, bahkan terus bertambah. Padahal tak sedikit rupiah yang dikucurkan selama kurun waktu tersebut.

a�?Menjadi tugas kami memperbaiki data supaya arah program makin jelas,a�? ujarnya.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dalam sejumlah kesempatan mengatakan, penanggulangan kemiskinan, termasuk mengatasi kawasan kumuh di dalamnya menjadi bagian dari program utama pemerintahannya. Dia menegaskan ragam program yang dijalankan selama ini jelas bertujuan untuk menciptakan kawasan hunian yang lebih baik bagi masyarakat.

a�?Tentu saja semua pihak harus bekerja sama dengan koordinasi yang baik,a�? ujarnya.

Sementara itu, tingginya ekspektasi masyarakat luar kota, terkait adanya kehidupan lebih baik di Kota Mataram, mendorong arus urbanisasi yang tinggi. Hanya saja, kehadiran mereka, banyak yang tidak dilengkapi life skill mumpuni. Sehingga justru menjadi tanggungan baru, pemerintah kota.

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana tak menampik, persoalan sosial, termasuk kawasan kumuh diawali dari derasnya arus urban. Di sisi lain, program pengentasan kawasan kumuh yang sudah digelontorkan pemerintah, baik yang melalui pemerintah pusat, provinsi dan kota, tidak banyak terlihat. Kawasan kumuh dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) justru semakin bertambah setiap tahunnya.

Penyebabnya, antara program pengentasan bantuan bedah rumah dengan jumlah penduduk luar masuk ke kota dan menetap, tak sebanding. Dari keterangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram, para pendatang jumlahnya lebih banyak.

Mereka tinggal bersama keluarga, di kos-kos hingga berbagi sudut kota. Lalu, mengurus administrasi kependudukan. Sehingga otomatis, menjadi tanggung jawab kota untuk dituntaskan persoalan sosialnya. Belum lagi, jumlah penduduk yang tumbuh secara alamiah.

a�?Untuk program rumah kumuh (RTLH), tetap jadi fokus kita, cuma memang volumenya tidak menentu setiap tahun. Kadang banyak kadang juga sedikit, kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,a�? Imbuh Mohan.

Mohan menilai, pentingnya menginventarisir jumlah penduduk urban di kota. Caranya, bisa dengan memberikan identitas sementara. Seperti Bali menggunakan, Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). Dengan demikian, pemerintah bisa lebih proporsional mengejar target pengentasan RTLH.

a�?Ya perlu ya, untuk tertibnya administrasi kependudukan,a�? ujarnya. Ini diharapkan, menjaga keseimbangan pertumbuhan kota. Antara pesatnya pembangunan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah.

Di sisi lain, kaum urban yang masuk ke kota, diharapkan yang memiliki life skill mumpuni. Dengan demikian, selain meminimalisir persoalan sosial baru, kaum urban juga harus bisa mendorong masyarakat asli, tergerak meningkatkan kemampuan diri. Sehingga siap bersaing dengan para pendatang.

A�a�?Jadi persaingannya lebih kompetitif. Pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan kota,a�? harap dia.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertras Kota Mataram Ahsanul Khalik mengatakan saat ini pihaknya sudah tidak lagi menangani bantuan RTLH untuk penduduk miskin. Program mereka fokus pada bantuan-bantuan modal usaha. Membantu, warga kurang mampu memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik.

a�?Kami sudah tidak tangani rumah kumuh. Sekarang fokus dikerjakan Kemen PUPR,a�? tandasnya. (yuk/zad/r3)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost