Lombok Post
Headline Praya

Provokator Halangi Pembangunan Dam Mujur

ketua Komisi III DPRD Loteng M Humaidi

PRAYA – Komisi III DPRD Lombok Tengah (Loteng) mencium bau tidak sedap, dalam proses studi land acquisition resettelement action plan (Larap) pembangunan dam Mujur di Desa Kelebuh, Praya Tengah.

Diduga, warga enam dusun yang menolak pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman itu ditunggangi oknum provokator.

a�?Mereka atas nama perseorangan, bukan dari kalangan ormas atau LSM,a�? kata ketua Komisi III DPRD Loteng M Humaidi, kemarin (3/10).

Hal itu diketahui, kata Humaidi begitu Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Pemkab, turun ke Desa Kelebuh. Hasilnya, petugas tidak bisa menembus blokade pemukiman warga, karena mereka dihadang di tengah jalan. Larap pun tertunda beberapa kali, hingga BWS angkat tangan.

a�?Sebenarnya, masyarakat Kelebuh itu menerima dengan lapang dada proses Larap ini. Tapi, gara-gara ditunggangi oknum provokator, maka lain ceritanya,a�? sesal politisi PKS tersebut.

Di satu sisi, lanjutnya pemerintah pusat memberikan catatan kepada Pemkab, agar mempercepat proses Larap, hingga persoalan sosial masyarakatnya. Jika tidak, pembangunan dam terbesar kedua, setelah bendungan Batujai terancamA� batal.

Masalah sosial, kata Humaidi menjadi satu-satunya kendala pemerintah pusat dalam mengucurkan anggaran. Termasuk, anggaran pembangunan fisiknya. Di khawatirkan, begitu dianggarkan, permasalahan sosial ternyata belum selesai.

Begitu seterusnya. a�?Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita yang teramat berat. Apalagi, kita harus berhadapan dengan oknum provokator,a�? ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya optimis Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM, dibantu pemerintah kecamatan dan desa bisa mengatasi persoalan tersebut.

Dengan cara, memberikan penyadaran kepada warga enam dusun di Desa Kelebuh, untuk menerima Larap. a�?Tolong ini disegerakan, apalagi kami sudah menyetujui anggaran studi Larap ini,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kelebuh Muksin menekankan, warga enam dusun yang terkena dampak pembangunan dam Mujur, 100 persen mendukung program pemerintah.

Hanya saja, sampai saat ini Pemkab belum menggelar mediasi atau sosialisasi dengan melibatkan seluruh pemilik lahan dan rumah warga. a�?Tuntutan warga saya tetap tiga persoalan. Ini yang harus diberikan jawaban pasti dan terang benderang,a�? katanya, singkat.(dss/r2)

A�

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost