Lombok Post
Headline Metropolis

Bos Teddy Meradang!

MATARAM – Pihak PT Pasific Cilinaya Fantasy (PT PCF) memberikan bantahan atas tuduhan dugaan adanya tunggakan pembayaran yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

General Manager (GM) Mataram Mall Teddy Saputra, mengaku heran, bagaimana mungkin mereka dianggap kerap menunggak. Padahal, dirinya mengklaim selalu membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

a�?Tunggakan apa, setahu kami seluruh kewajiban telah kami selesaikan,a�? tegas Teddy.

Selama ini, sebagai pengusaha yang bekerja secara profesional, pihaknya selalu mematuhi apa-apa saja yang termuat dalam poin yang disepakati di perjanjian. Ia pun meminta pihak BPKP untuk membuka dan menjelaskan, pelanggaran apa saja yang telah dilalukan pihaknya. Sehingga, ada dugaan akumulasi pembayaran royalti hingga tahun 2015 mencapai Rp 225 juta.

a�?Coba (BPKP), di jelaskan jenis tunggakanya, supaya tidak menjadi berita hoax,a�? kesal dia.

Ia menegaskan, jika telah merekam semua transaksi pembayaran dalam bentuk bukti-bukti tranfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB. Bukti itu, sudah cukup kuat menjadi landasan mereka memenuhi kewajiban secara profesional. a�?Kami punya bukti pembayaran lengkap melalui BPD NTB,a�? tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, mengaku sudah mendengar adanya akumulasi tunggakan pembayaran royalti hingga tahun 2015 yang merupakan temuan BPKP. Karena itu, secara khusus ia sudah memerintahkan BPKAD Kota Mataram untuk menelusuri kebenarannya.

a�?Sudah kita minta bagian aset (BPKAD) untuk menelusuri ini,a�? ungkap Mohan.

Jika hasil dugaan BPKP itu benar, Mohan meminta pihak PT PCF segera menyelesaikan persoalan kewajiban mereka. Dalam waktu dekat, ia juga berharap ada pertemuan antara pemerintah kota dengan PT PCF untuk membahas terkait persoalan ini.

a�?Disamping itu, kita juga harus segera membuat adendum yang baru, terkait kesepakatan di tahun 2016 ini. Pihak PCF harus siap membayar royalti sebesar, Rp 300 juta. Jadi kita punya dua persolan yang harus diselesaikan dengan mereka,a�? imbuhnya.

Terkait angka royalti yang harus dibayarkan yakni Rp 300 juta, memang sudah disepakati. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Antara Pemerintah dengan PT PCF tinggal membakukan dengan membuat adendum yang baru. Namun jika itu tidak disepakati, maka pemerintah kata Mohan, bisa saja mengambil langkah tegas pada PT PCF.

a�?Saya fikir di mall ini kan ada aset daerah yang dikerjasamakan. Jadi kita punya kewenangan (untuk ambil tindakan tegas), jika ada bentuk ketidak patuhan dilakukan PT PCF atas perjanjian yang telah dibuat,a�? ancamnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost