Lombok Post
Bima - Dompu Headline

Bupati Bentuk Tim Investigasi

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten BimaSulaiman

BIMAA�– Pemerintah Kabupaten Bima telah membentuk tim investigasi. Tugasnya, menelusuri sengketa lahan antara warga Desa Oi Katupa dengan PT Sanggar Agro (SA).

”Tim ini akan mencermati sengketa lahan itu. Mulai dari hilir hingga ke hulu. Sekaligus menyelesaikannya,” terang Kasubag Humas dan Pemberitaan Humas Setda Kabupaten Bima Suryadin, kemarin.

Pembentukan tim investigasi tersebut untuk menjawab rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bima beberapa waktu lalu. Bahkan tim tersebut telah turun ke Desa Oi Katupa pada Senin (3/10).

”Tim ini melibatkan sejumlah dinas dan instansi terkait. Termasuk Komisi I DPRD Kabupaten Bima,” ungkapnya pada Radar Tambora (Lombok Post Group).

Dijelaskan, tim akan mengumpulkan semua data yang diperlukan. Kemudian melaporkan pada bupati.

”Hasil kerja tim ini akan direkomendasikan Bupati Bima ke Komnas HAM. Untuk membantu memediasi warga dengan PT Sanggar Agro,” ujarnya.

Sementara warga Desa Oi Katupa yang bertahan di tenda darurat di halaman eks Kantor Bupati Bima kini telah pindah ke Desa Talabiu, Kecamatan Palibelo.

”Kita tidak tahu warga pindah ke Desa Talabiu. Tapi dari awal, kita sudah meminta mereka untuk kembali ke Desa Oi Katupa,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten BimaSulaiman menilai SK Bupati Bima nomor 188.45/922/03.4/2016 tentang tindak lanjut rekomendasi itu dinilainya melecehkan dewan.Dalam SK itu tertulis “Kelapa Dinas Pendapatan” yang harusnya “Kepala Dinas Pendapatan”.

“SK ini cacat hukum. Masak ada SKPD bernama Kelapa Dinas Pendapatan. Kapan lahirnya dinas itu. Setahu saya yang ada Kepala Dinas Pendapatan. SK ini ditertawakan orang lho,” sindirnya.

Disamping itu, dalam SK tersebut bupati memasukkan anggota Komisi I DPRD Bima sebagai anggota tim. Tim itu bertugas melakukan verifikasi masalah dan melaporkan ke bupati hasil kerjanya. Hal ini dinilai telah melecehkan dewan. Karena seharusnya bupati yang melaporkan hasil kerja tim ke dewan.

“SK jangan bikin semau staf dong. Kalau tidak mau ditertawakan orang,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan bupati tentang UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU itu sudah diatur kedudukan DPRD dan bupati yang sejajar.

“Bupati tidak boleh memerintahkan anggota dewan. Apalagi harus melaporkan setiap kinerjanya. Makanya, sebelum diterbitkan SK itu harus diteliti lebih dahulu,” katanya.

Selain itu, sebagai anggota tim, Komisi I belum pernah diundang untuk membahas pola kerjanya. “Sebelum ke lokasi, mestinya diawali dengan rapat koordinasi antar anggota tim. Agar masing-masing anggota tahu tupoksi,” pungkasnya. (dam/ory/r4)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost