Lombok Post
Bima - Dompu

Kepala Sekolah Menolak Dimutasi

kepala SMKN 9 bima hamka menjadi guru pada SMKN 7 bima.

BIMA – Mutasi kepala sekolah dan pengawas dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima beberapa hari lalu berbuntut panjang. Pemerintah daerah diancam digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Ancaman itu dilontarkan mantan Kepala SMKN 9 Bima Hamka. Dia keberatan dimutasi menjadi guru biasa.

”Saya tidak terima dengan keputusan mutasi ini. Saya akan gugat Pemkab Bima ke PTUN Mataram,” katanya, kemarin.

Mantan Kepala SMAN 1 Soromandi ini juga akan mengadu pada DPRD Kabupaten Bima dan Gubernur NTB. Menurutnya Surat Keputusan (SK) Nomor 821.2/959.007.2016 tentang pemberhentiannya cacat hukum. Bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 dan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 120/5935.

”Aturan itu melarang bupati atau wali kota memberhentikan dan mengangkat kepala SMA dan SMK,” sebutnya.

Dia menyesalkan keputusan bupati memberhentikannya sebagai Kepala SMKN 9 Bima. Mestinya, kata dia, pemimpin itu harus bijak mengambil keputusan.

”Saya akan bertahan menjadi Kepala SMKN 9. Kecuali ada SK Gubernur NTB yang memutasi saya ke tempat lain,” tandasnya.

Sebelumnya, bupati memutasi 35 kepala sekolah dan pengawas SMA dan SMK. Dua orang diantaranya dikembalikan menjadi guru biasa. Yakni, Kepala SMAN 1 Langgudu Firman menjadi guru pada SMAN 2 Langgudu. Kepala SMKN 9 Bima Hamka menjadi guru pada SMKN 7 Bima.

Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Setda Kabupaten Bima Suryadin mengatakan, bupati memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi dan rotasi. Terkait mutasi yang digelar beberapa waktu lalu, itu sudah sesuai aturan.

”Tidak ada aturan yang dilanggar,” terangnya, kemarin.

Ditanya terkait status SMA dan SMK yang sudah diambil alih provinsi, menurut pria yang akrab disapa Yan ini, bupati masih memiliki kewenangan sebelum resmi dialihkan ke provinsi.

”Pengalihan resmi akan dilakukan awal Januari 2017. Jadi sekarang kepala daerah masih memiliki kewenangan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Muhammad Natsir menilai mutasi yang dilakukan bupati sah. Sebelum adanya pengalihan resmi status SMA dan SMK ke provinsi, maka kabupaten/kota masih berhak untuk mengatur.

“Selama belum ada ketentuan yang lebih atas untuk membatalkan mutasi, kami anggap perombakan itu sah,” katanya.

Menurutnya, redaksi dalam surat edaran tersebut masih multitafsir. Larangan mutasi dan pemindahan yang disebutkan tidak dengan tegas bentuk mutasi dalam bentuk apa. Apakah antarkota/kabupaten, provinsi atau antarsekolah.

“Memang saya bukan pakar hukum yang bisa menelaah secara rinci aturan itu. Tapi saya yakin mutasi ini tidak melanggar aturan,” tegasnya.

Natsir menyarankan agar kepala sekolah yang baru dilantik memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Tetap menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, tanpa harus terpengaruh dengan situasi. Begitu juga sebaliknya bagi kepala sekolah yang merasa dirugikan disarankan menempuh jalur hukum.

“Yang paling penting kami tidak ingin proses belajar terganggu karena kepentingan saat ini,” kata politisi PAN ini. (dam/cr-tin/r4)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara