Lombok Post
Headline Metropolis

Fraksi PPP Tak Hadiri Paripurna

KOSONG: Kursi Fraksi PPP tampak kosong saat Wakil Gubernur NTB HM Amin membacakan lima Raperda saat rapat paripurna DPRD NTB, kemarin (5/10).

MATARAMA�– Fraksi PPP DPRD NTB kompak tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu (5/10). Dari semua fraksi di dewan, hanya fraksi PPP tidak datang semua. Akibatnya enam kursi kosong. Meski demikian, rapat paripurna tetap berlangsung dengan agenda pengajuan lima buah rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi NTB.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda ini sempat diskors karena harus menunggu peserta rapat dan Wakil Gubernur NTB HM Amin. Meski demikian, rapat akhirnya berlangsung hingga pukul 17.00 Wita.

Dalam paripurna ini, Pemprov NTB mengajukan lima buah rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi NTB. Diantaranya, Raperda tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB, Raperda tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Raperda tentang Percepatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.

A�Wakil Gubernur NTB HM Amin dalam rapat tersebut menjelaskan, pentingnya lima raperda tersebut untuk segera dibahas. Diantaranya perubahan badan hukum perusahaan daerah BPR NTB sangat perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Tujuannya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Demikian juga dengan Raperda tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

Revisi atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2013-2018, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, adanya perubahan target pencapaian pembangunan di NTB. Kedua, adanya perubahan kewenangan pemerintah NTB sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketiga, adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru dari Gubernur NTB terkait dengan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara cepat, serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah tahun 2013-2018.A�A�A�A�A�A� Sementara Raperda tentang perangkat daerah merupakan salah satu yang mendesak saat ini. Perubahan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP DPRD NTB H Muzihir menjelaskan, ketidakhadiran fraksi PPP dalam paripurna tersebut bukan karena aksi boikot. Tetapi karena di saat yang bersamaan seluruh anggota dewan dari PPP sedang mengadakan bimbingan teknis nasional di Jakarta. a�?Kami tidak bisa ikut karena masih bintek partai dan kami harus ikut,a�? ujarnya.

Meski demikian, terkait ketidakhadiran ini PPP sudah bersurat secara resmi sehingga tidak ada masalah. (ili/r7)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost