Lombok Post
Headline Metropolis

NTB Peringkat Empat Nasional Penyumbang Janda dan Duda Terbanyak

Kepala BKKBN NTB Lalu Makrifuddin

MATARAM – Provinsi NTB menjadi penyumbang kepala keluarga berstatus janda dan duda keempat terbesar di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya angka perceraian.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB menunjukkan, dari 1.430.359 kepala keluarga (KK) di NTB, 21,60 persen atau sebanyak 308.957 berstatus sebagai janda dan duda.

a�?Umumnya mereka bercerai, hanya sedikit yang ditinggal mati, perceraian sangat tinggi,a�? kata Kepala BKKBN NTB Lalu Makrifuddin pada Lombok Post, kemarin (10/10).

Angka ini menempatkan NTB berada di urutan keempat secara nasional dalam jumlah kepala keluarga yang berstatus janda atau duda. Di urutan pertama ada Provinsi Sumatera Utara dengan 25,11 persen, kemudian Provinsi Aceh dengan 23,07 persen. Disusul Provinsi Sulawesi Selatan dengan KK janda 21,81 persen.

Makrifudin menjelaskan, data statistik ini menunjukkan tingkat perceraian di NTB termasuk tinggi secara nasional. Salah satu penyebabnya adalah maraknya pernikahan usia dini. Banyak remaja menikah di usia di bawah 19 atau 21 tahun. Pada usia iniA� mental mereka belum siap menghadapi kompleknya permasalahan keluarga.

a�?Sedikit-dikit ada masalah keluarga, kelahi dan diakhiri dengan beseang (cerai, Red),a�? katanya.

Selain itu, salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah tradisi dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Bila seorang suami istri berkelahi, maka laki-laki dengan mudahnya memutuskan untuk bercerai. a�?Mudah sekali mereka bercerai,a�? katanya.

Untuk itu kedepan, ia berharap tradisi merariq atau kawin lari yang ada di tengah masyarakat dikurangi. Kemudian secara perlahan menghidupkan budaya melamar agar ada kontrol keluarga dan orang tua. Sebab mereka yang menikah di usia dini sangat rentan mengalami perceraian.

Solusi lainnya, BKKBN menawarkan adanya pendidikan penganten. Pembekalan perlu diberikan kepada para calon pengantin yang akan menikah, sehingga mereka bisa mengarungi rumah tangga dengan lebih matang. Hanya saja, salah satu kendala untuk melaksanakan pendidikan pengantin ini adalah ketika kawin lari yang tidak diketahui orang tua. Sehingga tidak ada kesempatan untuk memberikan pendidikan pengantin tersebut. Sementara pendidikan harusnya diberikan sebelum pasangan dinikahkan. a�?Karena kita tidak tahu kalau dia (anak, Red) itu akan menikah,a�? tandasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost

Uang Nomor Dua, Paling Penting Lingkungan Bebas Sampah

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Bangunan Tua Itu Perlu Direnovasi

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post