Lombok Post
Headline Tanjung

Pemerintah Jangan Anggap Sepele

TUNTUT: Wali murid SMA/SMK di Lombok Utara kembali menggedor kantor DPRD untuk menuntut ijazah anak mereka supaya segera diberikan, kemarin (10/10).

TANJUNGA�– Puluhan wali murid siswa SMA/SMK Lombok Utara kembali menggedor kantor DPRD Lombok Utara, kemarin (10/10. Aksi kedua ini dilakukan karena ijazah anak mereka belum juga diterima.

Kedatangan puluhan wali murid ini diterima Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara Djekat, Komisi III, Asisten III, Kepala Dikbudpora, dan Kabag Hukum Setda Lombok Utara.

Perwakilan wali murid Wayan Sutadana mengatakan, kedatangan mereka ingin menuntut kejelasan ijazah anak mereka. Pasalnya, sejak hearing pertama pada 22 September lalu, kesepakatan yang dihasilkan saat itu sampai sekarang belum ada yang terealisasi. a�?Sampai kapanpun kami akan tetap melakukan aksi sampai ijazah anak kami diterima,a�? ujar Sutadana.

Ditambahkan, pihaknya juga menemukan ada surat yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung yang menyatakan, penulisan dan penandatanganan ijazah tahun ajaran 2015-2016 telah selesai.

Untuk itu siswa-siswi diminta mengambil ijazah di sekolah. Kemudian bagi siswa-siswi yang belum mengembalikan ijazah yang salah agar segera mengumpulkan untuk mendapatkan ijazah yang baru. a�?Ini suratnya gila. Surat ini ditujukan kepada wali siswa-siswi, tetapi kami tidak pernah dapat surat ini,a�? ujarnya.

Menurut Sutadana, ini pembohongan publik. Jika memang blanko ijazah pengganti belum ada, maka diinformasikan saja sejujurnya. “Jangan ditutupi,” keluhnya.

Sementara itu, perwakilan wali murid lainnya Fajar Martha mengungkapkan, masalah ijazah ini jangan dianggap sepele oleh Dikbudpora. Karena ijazah ini sangat penting bagi siswa-siswi. a�?Kami ingin ada solusi terbaik agar anak-anak kami tidak menjadi korban dari tindakan kepala sekolah ini,a�? ujar pria yang juga menjadi Ketua KPU Lombok Utara ini.

Dijelaskan, pihaknya sudah mendatangi langsung sekolah anaknya yakni di SMAN 1 Tanjung. Termasuk berkomunikasi Kepala Dikbudpora Lombok Utara. Dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah meminta hal ini diselesaikan dan jangan berlarut-larut seperti sekarang. a�?Saya berkali-kali ditelepon putra saya, kalau sampai mid semester ijazahnya tidak ada dia akan dikeluarkan. Ini siapa yang akan bertanggungjawab kalau terjadi,a�? tandasnya. a�?Kami ingin jawaban pasti, kapan ijazah bisa diterima. Itu saja,a�? imbuhnya.

Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara Djekat berpendapat masalah ijazah ini sebenarnya diawali dari tindakan terburu-buru pemkab menggelar mutasi kepala sekolah. a�?Persoalan ini harus tuntas hari ini (kemarin, Red), tidak boleh lagi ada masalah di belakang,a�? cetusnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Lombok Utara Zulfadli mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Dikbudpora jika ijazah untuk SMK semua sudah tuntas. Namun untuk SMA masih ada beberapa ijazah yang belum dikembalikan.

Sementara, Kepala Dikbudpora Lombok Utara Suhrawardi menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menunggu 59 ijazah yang belum dikembalikan.

Jika seluruh ijazah itu sudah dikembalikan barulah pihaknya bisa memroses penyerahan ijazah pengganti. Saat ini blanko ijazah pengganti sudah diserahkan ke provinsi. a�?Sekarang masih ada 44 ijazah di SMAN 1 Tanjung yang belum kembali dan 15 ijazah di SMAN 1 Gangga,a�? ungkapnya.

Sehingga nanti jika nanti ada penukaran ijazah, pihaknya akan menjemput langsung ijazah itu ke provinsi. a�?Blanko ini sudah ditandatangani kepala sekolah yang berhak menandatangani. Tetapi, ada beberapa ijazah yang memang belum ada cap tiga jari siswa karena siswa melanjutkan studi di luar daerah,a�? paparnya.

Untuk itu, pihaknya yang akan menjemput langsung ijazah tersebut sekaligus melakukan proses cap tiga jari bagi siswa-siswi yang sekarang melanjutkan studi di provinsi lain. a�?Nanti kami yang langsung mendatangi siswa yang ada di luar daerah. Penyelesaian kita menunggu 59 ijazah yang belum ditarik baru diganti dengan yang baru secepat-cepatnya,a�? pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmarahadi kembali menjelaskan, yang berhak menandatangani ijazah adalah kepala sekolah yang menjabat pada 7 Mei saat ijazah dikeluarkan. a�?Wali murid tidak perlu khawatir ada konsekuensi hukum terkait ijazah baru yang dikeluarkan nanti,a�? tambahnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost