Lombok Post
Metropolis

Perubahan OPD Belum Ideal

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda

MATARAMA�– Rancangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diajukan eksekutif dinilai belum ideal. Untuk itu, DPRD NTB masih harus melakukan kajian mendalam sebelum menetapkannya. a�?Kami akan dalami dengan membentuk pansus,a�? kata Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, Minggu (9/10).

Ia mengatakan, Pansus akan bekerja lebih cepat. Sebab pada 28 Oktober Raperda OPD harus sudah disahkan. Ia menyebutkan, jumlah perangkat daerah yang diajukan eksekutif hanya 25 dinas. Banyak SKPD yang dihapus, sehingga beberapa urusan akan ditangani satu dinas.

Beberapa dinas yang jadi sorotan dewan, diantaranya pemisahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di mana bidang kebudayaan digabung dengan Dinas Pendidikan. Kemudian, Dinas Perkebunan juga dihapus, digabung dengan Dinas Pertanian. Termasuk sekretariat DPRD juga dipres menjadi tiga bagian, Humas akan dihapus. Dewan menganggap, sekretariat masih bisa menangani empat hingga lima bagian. Fraksi Partai Golkar tidak setuju dengan penghapusan Humas DPRD tersebut. a�?Saya kurang setuju,a�? katanya.

Dengan kondisi ini, maka perubahan organisasi daerah ini membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian. Sebab perangkat daerah ini akan berpengaruh terhadap anggaran dan proses pembanguan ke depan.

Dalam rapat paripurna, Rabu (5/10) lalu, Wakil Gubernur NTB HM Amin menjelaskan,A� Raperda tentang pembentukan dan susunan OPD dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Tujuannya, untuk efisien, efektif dan rasionalisasi kebutuhan organisasi sesuai kemampuan daerah guna maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Penataan perangkat daerah juga memperhatikan karakteristik dan potensi daerah sehingga memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan besaran perangkat.

Pembentukan perangkat daerah berupa satuan kerja dinas-dinas daerah didasarkan pada pemetaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari enam urusan wajib terkait pelayanan dasar, 18A� urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta 8 urusan pilihan.

Sedangkan pembentukan perangkat daerah berupa satuan kerja badan-badan daerah didasarkan pada unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi:A� perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ili/r7)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost