Lombok Post
Bima - Dompu

75 Persen Desa Belum Transparan

Anggota Komisi I DPRD Dompu Jamaludin

DOMPUA�– A�75 persen desa di Kabupaten Dompu belum transparan dalam pengelolaan dana desa. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Dompu Jamaludin. Ketidakterbukaan itu terlihat dariA� banyaknya desa yang belum menyediakan informasi yang mudah diakses publik.

Dia memintaA� pemerintah desa menyediakan papan informasi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja program yang dijalankan dari anggaran tersebut.

“Kalau kita lihat sejauh ini, desa yang bisa dikatakan transparan masih minim. Hanya sekitar 25 persen,” ujarnya, kemarin(11/10).

Ketidakterbukaan penggunaan anggaran itu juga terlihat dari banyaknya polemik yang terjadi di sejumlah desa. Tidak sedikit kantor desa disegel karena diduga melakukan pelanggaran.

Karena itu dia berharap pemerintah desa lebih transparan dalam mengelola dana desa. Apalagi masalah itu kerap menimbulkan persoalan lain seperti demo, blokir jalan dan segel kantor desa. “Kami sangat berharap masalah seperti ini diminimalisir dengan meningkatkan tranparansi penggunaan dana desa,” harapnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga berharap ada peningkatan pengawasan dari Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

Sehingga tidak terjadi pelanggaran yang menimbulkan masalah di masyarakat. “Inspektorat dan BPMPD harus memastikan anggaran itu digunakan dengan benar. Kinerja pemerintah desa harus benar-benar diawasi,” pungkasnya. (fir/r4)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara