Lombok Post
Metropolis

ITDC Dinilai Jadi Penghambat

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB Lalu Mohammad Faozal

MATARAM – Pola pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang menggunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi salah satu penghambat pembangunan kawasan pariwisata Mandalika. Sebab semua investasi harus melalui PT Indonesia Turism Development Corporation (ITDC). Sehingga investor sulit berinvestasi di kawasan tersebut.

a�?Bayangkan 23 tahun ITDC sudah di situ (KEK Mandalika Resort), ekspektasi kita kan dari hari ke hari ada kemajuan,a�? kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB Lalu Mohammad Faozal, kemarin (12/10).

Menurutnya, bila pola pengembangan dilakukan seperti di kawasan Senggigi, maka ia yakin kawasan tersebut sudah jauh berkembang pesat. Sebab investor bisa mudah menanamkan investasinya di lokasi yang sangat strategis tersebut. Hanya saja memang ada kekurangan dan kelebihannya.

Jika meniru pola pengembangan di Senggigi, pembangunan akan cepat. Janya saja pemerintah perlu lebih ketat dalam pengawasan tata ruang. Sebab, dengan pola ini, pelanggaran tata ruang sangat rentan terjadi. Juga bisa membuat ruang publik semakin berkurang dengan pengelolaan pesisir pantai oleh pengusaha.

a�?Itu saja kelemahannya, tapi kalau dari sisi percepatan jauhlah,a�? ujar Faozal.

Tapi kekurangan ini bisa disiasati dengan memperketat perizinan dari pemerintah daerah masing-masing kabupaten. Sementara dengan pola pengelolaan olah BUMN cukup sulit, sebab pintunya hanya ada di mereka. Banyak yang ingin berinvestasi tapi akhirnya menyerah karena cukup sulit. Apalagi dengan permasalahan lahan yang tidak kunjung selesai, maka urusannya menjadi panjang. Sementara di sisi lain masyarakat membutuhkan percepatan. Menurutnya, tanah-tanah yang sudah klir mestinya bisa dibangun terlebih dahulu.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB Budi Suryanto menyebutkan, dari 1.170 hektare lebih lahan yang ada, sementara 109 hektare yang masih bermasalah. Lahan tersebut tersebar secara sporadis menjadi 13 titik diA� kawasan Mandalika. Atas lahan tersebut warga yang selama puluhan tahun mengelola meminta ganti rugi.

Tapi untuk kasus ini, pihak BPN akan melakukan mediasi dalam waktu dekat, antara PT ITDC dan warga setempat. Tujuannya agar ada jalan keluar atas persoalan tanah tersebut. a�?Kami dengan bijaksana harus memediasikan,a�? ujarnya.

Budi menjelaskan, 109 hektare lahan tersebut statusnya hingga saat ini belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat. Masyarakat dan pemerintah mengklaim bahwa lahan itu milik mereka. Dalam hal ini, BPN belum bisa mengatakan siapa pihak yang benar atau salah. Sebab hal itu hanya bisa diputuskan di pengadilan.

a�?Kalau mediasi gagal, ya silakan ke pengadilan,a�? katanya.

Meski demikian ia berharap masalah ini tidak sampai masuk ke meja hijau. Akan lebih baik jika bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. Sejauh ini, BPN belum tahu apakah ada peluang tanah tersebut akan diberikan kepada masyarakat. Untuk saat ini, pemerintah dan BPN ingin agar semua pihak tidak ada yang dirugikan dan sama-sama untung. (ili/r7)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post