Lombok Post
Tanjung

Pansus-Eksekutif Masih Beda Pandangan

asisten-i
Asisten I Setda Lombok Utara Kholidi Halil

TANJUNGA�– Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditargetkan rampung bulan ini. Namun, saat ini Pansus menilai eksekutif maupun legislatif belum sepaham dan harus melakukan koordinasi ke Kemendagri.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setda Lombok Utara Kholidi Halil membantah adanya ketidaksepahaman antara Pansus dan eksekutif. Karena, OPD yang dimaksud itu belum bersifat final, sebab masih mencari pola yang tepat.

a�?Ini belum final. Menyangkut perumpunan yang diminta diubah eksekutif, bukan berarti tidak suka, namun karena berbicara jangka panjang kelembagaan itu sendiri,a�? ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya tetap ingin secepatnya OPD ini ditetapkan dalam bentuk Perda. “Bahkan pemkab ingin bulan ini, Perda OPD sudah bisa tetapkan,a�? tegasnya.

Sementara, Ketua Pansus Raden Nyakradi menilai urusan wajib seperti di pendidikan, perhubungan, kesehatan, sosial maupun tata ruang untuk tidak digabung. a�?Karena itu masing-masing merupakan SKPD sesama urusan wajib. Sementara dalam draf perumpunan yang dipetakan oleh eksekutif itu banyak yang digabung,a�? ujarnya.

Misalnya, dinas perhubungan tidak boleh digabung dengan informatika. Karena SDM-nya masing-masing itu berbeda. Dalam aturan PP 18 tahun 2016 yang dikeluarkan Mendagri tentang perangkat daerah, perumpunan itu harus berdasarkan pasal (40) PP 18 tahun 2016. “Jangan kemudian itu dilanggar, karena itu suka tidak suka, eksekutif harus mematuhi itu,” tegasnya.

Dikatakan, eksekutif diharapkan mengikuti saran Pansus untuk mengubah draf yang sudah dirumpunkan. Karena, draf yang diajukan dalam pembahasan Perda OPD itu setelah dikonsultasikan Kemendagri ternyata banyak yang keluar dari aturan PP 18.

Lebih lanjut, Nyakradi mengatakan, menyangkut soal banyak SKPD yang dinaikkan kelasnya itu belum ada kesepahaman juga. Karena di satu sisi pemkab beralasan kekurangan SDM. Dengan dinaikkan kelasnya menjadi tipe A maka ada perubahan juga dengan pola anggaran pada APBD nantinya. Sedangkan, sudah disepakati bahwa belanja langsung dan tidak langsung itu tetap pada posisi 40 persen dan 60 persen dari total APBD. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost