Lombok Post
Metropolis

Aturan Jelas, Tunggu Apa Lagi?

tuak
MEMIKAT PELANGGAN : Botol-botol tuak masih dipajang untuk menarik minat para pelanggan di kawasan Jalan Guru Bangkol, Pagesangan.

MATARAM – Asisten II Setda Kota Mataram Wartan tegas meminta Satpol PP Kota Mataram, segera turun menindak tegas para penjual tuak. Wartan mengatakan, secara aturan tuak tidak boleh dijual secara terbuka.

a�?Loh, secara aturan memang tidak boleh, makanya itu kami minta satpol PP segera tindak,a�? kata Wartan.

Ia mengaku sudah meminta jauh-jauh hari, jika mendapati ada yang masih menjual atau ada laporan dari masyarakat, sebaiknya diberi efek jera saja. Namun Wartan mengaku tidak mengerti, kenapa satpol PP masih enggan memberikan tindakan tegas.

a�?Iya, makanya sudah di ranah satpol PP, coba tanya mereka (kenapa belum tindak),a�? ketusnya.

Wartan menambahkan, dari segi apapun, alasan memperjualbelikan minuman keras memang sudah tidak bisa lagi dibenarkan. Terkait pembangkangan yang dilakukan para penjual, apakah ada kaitannya dengan kompensasi pengalihan jualan yang gagal diberikan tahun ini, Wartan menyebut itu sudah ranah Asisten I Setda Kota Mataram.

a�?Silahkan tanya ke Asisten I, beliau yang punya kewenangan soal itu,a�? tandasnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram HL Indra Bangsawan sebelumnya sudah menjanjikan akan segera membahas kembali maraknya tuak. Ia menegaskan, ada tidak adanya kompensasi, para penjual tuak harus tunduk dan patuh pada aturan pemerintah.

a�?Bukan karena itu (belum turun kompensasi), itu persoalan lain, tetapi mereka tetap harus patuh,a�? kata Indra.

Ia juga menyanggah tudingan, tuak kembali marak karena pemkot lembek. Baginya, ini hanya persoalan cara pendekatan dan pengawasan yang mungkin sempat kendor, karena banyaknya agenda dan program pemerintah lain yang dikerjakan.

a�?Ya mungkin sempat lengah dan itu dijadikan kesempatan untuk jualan lagi, tapi akan kita bahas lagi,a�? tandasnya.

Sementara, itu Lurah Pagesangan I Made Gede Yasa mengatakan jika kawasannya sampai saat ini masih steril dari penjualan tuak. Kecuali yang di perbatasan, antara Pagesangan dengan Pagesangan Timur.

a�?Iya kalau di sana memang masih ada,a�? kata Yasa.

Hanya saja, di satu sisi dirinya memang dibuat dilema dengan gagalnya pemberian kompensasi penjual tuak, beralih ke usaha produktif lainnya. Sebab, 17 pedagang yang terdata di wilayahnya, kerap menanyai dirinya soal itu.

a�?Sudah kami beri pemahaman pada mereka, kalau pemkot harus potong anggaran Rp 88 miliar itu, tapi yang namanya warga, selalu nanya,a�? ujarnya.

Ke depan ia berharap, pemerintah bisa lebih memberi perhatian pada para pedagang yang sudah mau berhenti berjualan tuaknya. Tidak hanya dalam bentuk kompensasi, tetapi pelibatan instansi terkait yang punya program untuk pembinaan usaha mikro masyarakat.

a�?Ya seperti Dinas Sosial, Dinas Pertanian, itu bisa bantu beri usaha bibit ayam, bibit itik, saya fikir masyarakat pasti lambat laun mau tinggalkan, jualan tuak,a�? tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost