Lombok Post
Metropolis

a�?Plak!a�? Pusat Tampar Kota

pedagang
SALAHI TATA RUANG : Puluhan toko di Jalan Cilinaya (sebelah barat Mataram Mall), disebut melanggar aturan tata ruang karena membangun bangunan di atas saluran drainase.

Sejak tahun 80-an, toko-toko di sebelah barat Mataram Mall itu berdiri. Awalnya, hanya berupa bangunan berpagar saja. Mudah di bongkar. Tetapi belakangan, oleh para pemilik toko membangun tembok.

A�***

KEDATANGAN tim Sub Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional RI, Selasa 11 Oktober kemarin, memberi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Mataram.

Bagaimana mungkin pelanggaran tata ruang terjadi begitu lama. Anehnya pemerintah seperti tidak berdaya. Bahkan ketika para pemilik toko mempermanenkan bangunan-bangunan yang awalnya hanya berupa lapak-lapak dari papan dan pagar itu. Pelanggaran terjadi dan dibiarkan bertahun-tahun diperkirakan sejak tahun 1985. Tidak ada solusi. Peraturan daerah tentang tata ruang, memble. Sememble-memblenya!.

Entahlah. Pemerintah yang tutup mata. Bisa juga, persoalan yang memang terlupa. Mungkin, saking peliknya persoalan.

Lantas, bagaimana awalnya para pedagang ada di sana?

Koran ini, lalu mendatangi sebuah rumah makan Asano. Pemiliknya adalah Erizal. Dari penuturannya, ia pertama kali berjualan di kawasan itu di tahun 1989.

a�?Saya disini mulai jualan sejak tahun 1989,a�? kata Erizal.

Namun saat itu, kenangnya, tempat itu tidak sepotensial saat ini. Masih sepi. Tempat, Mataram Mall berdiri saat ini hanya berupa tanah lapang. Sayangnya, tempat itu kerap dijadikan sebagai tempat asusila bagi sekelompok orang.

a�?Di sana itu dulu tempat mesum,a�? ujarnya.

Tetapi sejak para pedagang mulai ramai berjualan, Erizal menyebut perbuatan asusila di tempat itu jauh berkurang. Tempat yang mulai ramai dan terang serta orang yang banyak hilir mudik, membuat para pelaku a�?tidak nyamana�� melancarkan aksinya.

Hingga memasuki tahun 2005, geliat ekonomi di tempat itu semakin menggairahkan. Apalagi, dengan berdirinya pusat perbelanjaan terbesar di Kota Mataram, Mataram Mall.

a�?Melihat mal bagus, tentu kami ingin imbangi dong. Tidak masalah pakai duit kami sendiri. Untuk nemboki tempat makan saya, kira-kira habis seratusan juta, teman-teman lain pun begitu,a�? tuturnya, dalam logat bahasa betawi yang kental.

Niat rizal yang ingin mempermanenkan bangunan di tempat itu, sempat mendapat tentangan dari Satpol PP Kota Mataram. Mereka diminta berhenti. Tapi Erizal dan beberapa rekan pedagang di tempat itu ngotot. Mereka nekat, mendatangi satpol PP, lalu dengan lugas menyemprot tim pengawas perda itu. Menganggap mereka, tidak bisa melihat niat baik para pedagang yakni, menjaga esterika dan keindahan kota.

a�?Saya datangi satpol PP saat itu, lalu bilang ke mereka, pak kami bangun itu supaya bagus, masak di sampingnya ada mal, sementara kami bangunan reot, sudah bagus kita mau keluarin duit sendiri biar bagus,a�? ketusnya.

Meski demikian, Erizal mengakui secara aturan bangunan rumah makan miliknya memang salah. Tetapi, dia berdalih apa bedanya dia dengan bangunan Mataram Mall di sampingnya? Toh juga, lanjut dia, baik PBB, pajak makan, dan sewa lahan, tetap bayar.

a�?Oke secara aturan mungkin salah, tetapi kami selalu patuh bayar PBB, pajak makanan 10 persen, terus juga sewa lahan saya pertahun Rp 7 juta,a�? ujarnya.

Dia berharap pemerintah kota, bisa memberikan disepensasi berupa kelonggaran atas persoalan yang menimpa mereka. Sekitar tiga tahun silam, memang terkait bangunan mereka yang berada di atas saluran sempat dipermasalahkan. Solusinya adalah, merelokasi para pedagang ke depan Pura Karang Jangkong.

a�?Iya itu dulu, tapi coba lihat memang ada lahan di sana. Kata pak camat, kalau ukurannya dibuat 3 x 4 meter, mungkin bisa menampung semua pedagang. Tapi coba pikir, apa bisa cukup rumah makan sebesar itu,a�? kata dia dengan nada meninggi.

Belum lagi persoalan non teknis lainnya. Baik dari segi keindahan kota, status rumah makan miliknya muslim, hingga biaya sewa sebesar Rp 10 juta. Terlalu mahal untuk ukuran 3 x 4 meter. Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan dispensasi atas persoalan yang dihadapi ia dan beberapa pedagang lain di sisi barat Jalan Cilinaya itu.

a�?Iya memang salah, tapi kami nggak mau pindah dari sini. Di sini sudah sangat baik untuk tempat berjualan. Kalau kami pindah, siapa yang mau beli. Lalu bagaimana dengan karyawan-karyawan kami. Katanya mau tuntaskan pengangguran,a�? sindirnya.

Erizal dan beberapa pedagang lainnya sepakat tetap bertahan di atas saluran itu. Kalau hanya karena saluran itu, membuat mereka salah di mata hukum, maka dirinya berharap pemerintah mau, memindahkan arus aliran sungai dan merubah perda RTRW yang telah dibuat.

a�?Toh air di tempat ini tidak besar-besar amat. Tidak pernah kan terjadi kebanjiran di sini, karena bangunan kami yang menutup bagian atas saluran. Kalau bisa tutup deh, saluran di bawah ini, alirkan ke tempat lain,a�? tandasnya ngeyel.

Pedagang lainnya, Nyoman pemilik toko Seni dan Budaya mengaku was-was dengan rencana pemerintah merelokasi pedagang di sana. Dia kawatir, solusi pemerintah malah membuat omzet dagangannya turun drastis, karena direlokasi ke tempat yang sepi.

a�?Sejak rencana itu, saya jadi takut stok barang lagi. Takut dipaksa pindah, barang masih banyak. Saya bayar sewa sekitar Rp 800 ribu ke Dispenda Kota,a�? kata Nyoman.

Kepala Dinas, Tata Kota Mataram HL Junaidi, mengungkapkan rencananya merelokasi para pedagang ke depan Pura Dalem Karang Jangkong.

a�?Itu kita bicarakan dengan pengelola pura,a�? katanya.

Namun Junaidi tak menampik, rencana itu baru sebatas wacana. Masih ada serangkaian proses hingga nantinya keputusan dapat diambil. Hingga kini ia pribadi tak tahu pasti apakah opsi yang disodorkan itu bisa diterima semua pihak, termasuk pura sebagai pemilik lahan.

Ditanya mengenai sikap pemerintah yang sangat hati-hati bertindak, ia tak membantahnya. Secara sederhana pemerintah memiliki dua opsi. Yang pertama bertindak tegas, bahkan juga memperkarakan mereka yang melanggar. Satu lagi mengayomi si pelanggar. Membantu mereka, pindah dan mencarikan lokasi baru.

a�?Opsi kedua inilah yang kita pilih, karena pemerintah wajib melindungi masyarakatnya,a�? kilahnya.

A�Menanggapi itu, Ketua Krama Pura Dalem Karang Jangkong, I Gusti Lanang Patra, enggan berkomentar panjang. Alasannya, rencana pemerintah itu belum sampai ke pihaknya. Namun, ia mengisyaratkan kurang setuju jika para pedagang dipaksa, dibangunkan lapak di depan pura.

a�?Biii… di depan pura kan kali, mau ditaruh di mana? Saya fikir pengaturan taman yang sudah dilakukan pemerintah sekarang, sudah sangat bagus,a�? kata Lanang, lalu terkekeh.

Namun sikap pasti pengurus pura, ditentukan jika pemerintah sudah mengajak mereka bicara. Saat ini, ia enggan berkometer lebih banyak. Para pengurus tentu akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk keindahan kota.

a�?Karena belum ada dihubungi, saya ndak bisa ngomong. Tapi saya fikir pemerintah tahu yang terbaik,a�? kelitnya diplomatis.

Sementara itu, sejumah anggota dewan, mengkritik sikap lembek pemerintah terhadap para pedagang tersebut. a�?Itu adalah kesalahan tata kota,a�? tuding anggota DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Maniaga.

Menurutnya jika memang salah, pemerintah seharusnya tak perlu takut bertindak. Kedatangan tim dari pusat yang turut mengintervensi penegakan aturan, bukti catatan minor daerah. Kendati dibantah internal pemerintah, ia menganggap sangat wajar orang beranggapan pemerintah tak sanggup menata daerah. Sehingga pusat sampai turun tangan.

a�?Kan pusat sampai turun, pemda seharusnya malu,a�? ujarnya.

Anggota DPRD Kota Mataram lainnya Ismul Hidayat mengatakan, masalah pelanggaran tata ruang yang tak kunjung tuntas ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Ada apa dengan pemerintah yang membiarkan pelanggaran semacam ini terus terjadi.

a�?Jelas-jelas salah, tapi dibiarkan, ini jadi soal,a�? tandasnya.

Makin jadi pertanyaan, lantaran tim pengawas terpadu sebenarnya sudah terbentuk lama. Catatannya tahun ini, baru satu kali tim bekerja, itupun hanya menangani beberapa pelanggaran kecil saja.

Seharusnya ada keberlanjutan tindakan secara masif terhadap semua jenis pelanggaran berkaitan dengan tata kota. a�?Baru kerja sekali, eksposenya sangat masif, padahal pelanggaran masih sangat banyak,a�? ujarnya.

Alasan anggaran yang selama ini dipakai dinilai tak relevan. Dewan kini juga sudah menyetujui penambahan untuk itu dan semua sudah diketok, sehingga eksekusi seharusnya bisa dilakukan.

a�?Seharusnya tanpa anggaran pun bisa, ini sudah dikasih tapi masih seperti ini,a�? kritiknya. Menurutnya, pemerintah tak boleh lagi berpikir dua kali untuk menegakkan aturan. Harus ada keberanian dalam bertindak.

Pelanggaran di Cilinaya diakui sudah lama terjadi. Pemerintah sebenarnya juga mengetahuinya sedari dulu. Namun tindakan tak bisa diambil karena pemerintah berpatokan pada upaya relokasi yang tetap mengayomi pedagang. (zad/yuk/r3)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost