Lombok Post
Giri Menang

Catat, Pantai Itu Milik Umum!

SEMPADAN PANTAI: Para pekerja tengah membangun sebuah villa di atas tebing pantai di Desa Malaka, Lombok Utara.

MATARAMA�– Kawasan pantai merupakan ruang publik yang tidak boleh diprivatisasi. Harus terbuka untuk umum dan mudah diakses masyarakat. Pelaku usaha hotel dilarang mengkapling-kapling kawasan pantai untuk usaha mereka. Hal ini dikatakan Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB I Dewa Gede Supartha, kemarin (17/10).

Terkait pembangunan beberapa villa dan hotel di kawasan pantai, menurutnya masalah iniA� harus menjadi perhatian bersama. Mereka, para investor harus memahami batas sempadan pantai dan sungai, juga tentang ruang daerah.

Ia mengakui, dalam menyusun dan menjaga tata ruang kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masih sangat kurang. Pengendalian tata ruang mestinya tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Harusnya masyarakat juga ikut menjaga kondisi tata ruang. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini, ke depan perlu dibentuk forum masyarakat peduli tata ruang, seperti di Maluku, Denpasar dan Surabaya.

Selain itu, ada kendala terbatasnya jumlah pengawas dan PPNS yang bisa melakukan tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Jumlah pelanggaran tidak sebanding dengan petugas yang mengawasi. Kadang, sebuah bangunan diketahui melanggar, tetapi karena terlalu banyak.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran tata ruang di kawasan pantai, diantaranya dengan memasang papan imbauan larangan membangun. Isi papan tersebut adalah penjelasan tentang aturan dan sanksi yang bisa dikenakan bila melanggar. Seandainya papan imbuan itu tidak diindahkan, maka pihaknya akan memasang papan peringatan. Jika tidak diindahkan juga, maka akan dilakukan teguran, pembatalan izin maupun penghentian operasional bila pembangunan melanggar garis sempadan pantai. a�?Satu, dua, tiga peringatan, empat mungkin ancaman pidana,a�? tegasnya.

Tetapi untuk sampai ke arah tersebut, pihaknya harus melalui tahapan-tahapan tidak bisa langsung menindak. Karena imbauan tersebut diberikan agar mereka juga memahami aturan yang dilanggar. Dinas PU memberikan surat teguran kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten/kota, dengan harapan masing-masing pemda juga menindaklanjuti teguran tersebut. a�?Kalau izin itu keluar dan melanggar garis sempadan pantai maka kita akan mengambil tindakan hukum,a�? ujarnya.

Jika sudah sampai pada penindakan hukum, pihaknya akan membuatkan kronologis pelanggaran dan melibatkan koordinatir pengawas, PPNS, pusat, dan PPNS daerah, kepolisian, dan Satpol PP untuk menindak tegas. a�?Mereka (tim) akan bertindak memberikan sanksi terhadap semua hotel, villa, bungalow yang menutup jalan akses ke pantai,a�? tegasnya.

Berdasarkan data tim pokja pengendalian pemanfaatan ruang BKPRD Provinsi NTB, terdapat 48 indikasi pelanggaran tata ruang yang terjadi di NTB, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Tapi jumlah personel dan terbatasnya anggaran membuat tidak semua wilayah bisa dipantau Dinas PU NTB. (ili/r7)

Berita Lainnya

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost

HUT SMAN 1 Gerung Meriah

Redaksi LombokPost

Pariwisata Senggigi Diyakini Pulih Lebih Cepat

Redaksi LombokPost

9.345 Orang Tertahan di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Bupati Bela PT Tripat

Redaksi LombokPost