Lombok Post
Headline Praya

Mau Investasi di KLU, Ini Syaratnya!

DUKUNG INVESTASI: Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar (hadap kamera) saat peletakan batu pertama pembangunan hotel The Legian Sire, kemarin (17/10).

TANJUNG – Bupati Najmul Akhyar menegaskan, Lombok Utara terbuka kepada investor. Salah satunya di sektor perhotelan. Namun investor yang ingin masuk ke Lombok Utara harus memenuhi dua syarat penting.

a�?Syaratnya adalah tenaga lokal harus dilibatkan dan bersedia bekerja sama dengan pengusaha di Lombok Utara dalam memenuhi komoditas kebutuhan hotel,a�? ujar Najmul Akhyar saat menghadiri groundbreaking hotel The Legian Sire, kemarin (17/10).

Dijelaskan, pemkab sangat mengapresiasi apa yang dilakukan investor dalam upaya ikut serta mengembangkan kawasan wisata di Lombok Utara. a�?Bisnis bukan hanya sekadar bisnis, tetapi ada juga tanggung jawab sosial lainnya. Bantu kami untuk menyelesaikan persoalan sosial di sini,a�? harapnya.

Terkait keberadaan tanah terlantar yang tidak segera dimanfaatkan investor atau pemilik tanah, Najmul mengklaim pemkab telah memberikan teguran. a�?Saya sudah terima laporannya dari Dinas Pariwisata terkait pengusaha yang masuk dalam katagori menelantarkan tanahnya,a�? katanya,

Bahkan pihaknya menilai jika memang menyalahi Undang-Undang sebisa mungkin lebih baik tanah itu dikembalikan ke negara saja.

Lebih lanjut Najmul mengatakan, bagi pengusaha yang baru masuk, pemkab sangat mengapresiasi. Namun pemkab tetap menekankan bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan yakni memberikan kontribusi kepada daerah berupa menyiapkan lapangan pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kedua adalah berkontribusi terhadapA� masyarakat. a�?Untuk tanah terlantar ke depan sebagai jaminan mungkin kita akan buatkan perda. Kalau perlu itu tidak masalah,a�? tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara Muhadi membenarkan ada sejumlah tanah milik para investor yang diindikasikan terlantar. Pihaknya yang masuk dalam panitia penertiban tanah yang diterlantarkan pengusaha menemukan tanah-tanah yang diindikasikan terlantar. Tim ini dibentuk yang dibentuk oleh Kanwil Badan Pertanahan (BPN) Provinsi NTB. a�?Dari temuan kami ada tiga perusahaan yang menelantarkan asetnya berupa tanah,a�? ungkapnya.

Dijelaskan, tiga perusahaan itu langsung disidang di tempat sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2010 tentang tanah terlantar. Tiga perusahaan ini adalah PT Sarana Horeka Sita Mulia yang memiliki lahan seluas 83.906 hektare dengan HGB No 29, 30,31 dan 32 tahun 1995 berada di Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang.

Kemudian, PT Bali Budi Dharma yang memiliki luas lahan sebanyak 5.372 hektare dengan sertifikat HGB No 53 tahun 1998 dengan lokasi di Nipah. a�?Yang terakhir milik PT. Kembang Surya Asri seluas 23.71 hektare terletak di wilayah Genggelang Kecamatan Gangga, bersertifikat HGB juga,a�? bebernya.

Lebih lanjut, Muhadi mengungkapkan pihaknya sudah mengundang dan meminta mereka untuk membangun. Saat itu, pihaknya sekaligus memberikan teguran pertama. Jika teguran pertama tidak diindahkan maka teguran kedua dilakukan hingga teguran ketiga. a�?Kalau tidak diindahkan juga maka tanah itu akan dikembalikan kepada negara sesuai aturan,a�? tegasnya.

Ditambahkan, pada saat pemanggilan, berbagai macam alasan diungkapkan pemilik lahan. Seperti akses jalan yang tidak ada, krisis monoter dan usaha hotel belum menguntungkan. Sehingga tanah-tanah itu belum mereka manfaatkan. (puj/r7)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost