Lombok Post
Metropolis

Ayo! Laporkan Pungli

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi

MATARAMA�– Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi mengatakan, ia tidak segan-segan untuk menindak tegas pegawai Pemprov bila terbukti melakukan pungutan liar. Apalagi pemberantasan pungli sudah menjadi komitmen nasional dari Presiden Jokowi, maka daerah pun harus melakukannya.

a�?Kalau ada yang ketahuan kita sanksi yang maksimal,a�? katanya.

Sebelumnya, Ombudsman NTB menantang komitmen kepala daerah di NTB untuk bersama-sama memberantas pungutan liar. Sebab, pungli akan sulit dihapus bila komitmen kepala daerah lemah. Dan praktiknya selama ini, pungli cenderung dibiarkan pimpinan tertinggi karena sudah menjadi kebiasaan.

Untuk itu, hal ini Gubernur meminta kepada masyarakat juga aktif mengawasi. Bila menemukan ada oknum pegawai yang terlibat, maka harus dilaporkan ke pemerintah lengkap dengan identitasnya. Mulai di instansi mana terjadi pungli, bagaimana mereka melakukannya, dan siapa orangnya. a�?Biar kita gampang tangani,a�? katanya.

Sementara itu, dari Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjanjikan penanganan laporan secepatnya. Dalam tempo tiga hari, setiap laporan pengaduan pungli langsung diproses.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa menjelaskan saluran utama bagi masyarakat untuk melaporkan pungli adalah website lapor.go.id, SMS ke 1708, atau akun twitter ke @LAPOR1708. a��a��Layanan LAPOR sekarang sudah diserahkan dari KSP (Kantor Staf Presiden, red) ke Kementerian PAN-RB,a��a�� jelasnya di kantor Kementerian PAN-RB kemarin.

Setelah itu laporan tadi akan diteruskan ke unit layanan terkait. Unit layanan terkait diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan dan menanggapi pengaduan masyarakat itu. Jika sampai 60 hari tidak ada penyelesaian maka tim Ombudsman akan turun melakukan pengecekan langsung ke instansi.

Menteri PAN-RB Asman Abnur menuturkan pencegahan pungli di layanan masyarakat harus digalakkan. Dia bahkan mengeluarkan surat edaran (SE) khusus terkait pencegahan dan penanganan praktek pungli. Diantara ketentuannya adalah kepala atau pimpinan instansi wajib mempublikasi nama-nama oknum yang terlibat praktek pungli. a��a��Supaya membuat jera. Sekaligus mencegah PNS lain untuk ikut menjalankan praktik pungli,a��a�� katanya.

Di dalam SE bernomor 5/2016 itu ada sejumlah tindakan yang harus dilaksanakan pimpinan instansi pemerintah untuk mencegah dan menangani praktik pungli. Diantaranya adalah mengidentifikasi area pelayanan mana saja yang rawan dijadikan praktik pungli sekaligus upaya konkrit penanganannya. (ili/JPG/r8)

Berita Lainnya

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost