Lombok Post
Metropolis

Kebutuhan Hidup Layak Jadi Acuan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB H Wildan

MATARAMA�– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB belum bisa mengumumkan proyeksi Upah Minimum Provinsi NTB tahun 2017. Termasuk apakah akan naik 8,25 persen seperti Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, atau justru lebih dari 8,25 persen.

a�?Dewan Pengupahan baru akan rapat minggu depan,a�? kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB H Wildan pada Lombok Post, kemarin.

Dia memastikan, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja telah diterima pihaknya. Rumusan terkait nilai UMP yang akan mulai berlaku 1 Januari 2017 kata dia terus digodok. Namun, karena Dewan Pengupahan baru akan menggelar rapat pekan depan, maka saat ini, pihaknya belum bisa menyampaikan angka. Meski hanya soal proyeksi.

Ditegaskan, seperti penetapan UMP NTB tahun-tahun sebelumnya, Dewan Pengupahan akan menerbitkan rekomendasi yang kemudian akan diserahkan ke Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. Sehingga besaran UMP, sepenuhnya ada di tangan gubernur.

Hanya saja, Wildan memastikan bahwa UMP NTB akan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di NTB, dan menjadi acuan penetapan UMP tersebut. Sehingga, pilihan terbuka apakah menaikkan 8,25 persen sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja atau lebih tinggi.

Menurut Wildan, tak perlu ada diskresi gubernur seperti yang diberitakan Lombok Post kemarin. Karena sebenarnya dalam surat yang resmi diterima dari Menaker, rumus penetapan UMP bisa bertambah. Masih ada rumus perhitungan yang bisa dilakukan untuk menambah kenaikan UMP yakni salary adjustment (penyesuaian).A� Rumus tambahan ini adalah penyesuaian dalam rangka mengejar KHL.

Disamping tambah UMP yang sekarang, juga dikalitambahkan antara inflasi nasional dengan PDB nasional, kemudian ditambah lagi dengan persentase adjusment bagi yang kemarin masih dibawah KHL hutangnya. Ada yang berhutang 10 persen, ada juga yang tujuh persen. a�?Itu harus dicicil sampai 2019,a�? katanya.

Pemprov NTB kata dia masih punya waktu, sebelum UMP 2017 diumumkan pada 1 November 2016. Sementara itu, sekadar mengingatkan, UMP NTB tahun ini Rp 1,4 juta. Diproyeksikan, jika naik 8,25 persen maka UMP NTB akan menjadi Rp 1,6 juta. Kenaikan ini jauh dari tuntutan para buruh agar UMP naik sebesar Rp 650.000. (ili/r8)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost